Wakil Ketua DPRD Babel Minta BGN Jangan Takut Cabut Izin Dapur MBG

Menu Salah Satu Dapur MBG di Pangkalpinang, Pengelolanya Pastikan Cukup Anggaran Yang Diberikan Pemerintah

Seputarbabel.com, Pangkalpinang – Berbagai temuan dari pemberitaan dan sosial media beberapa dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), melakukan kecurangan. Dari mulai proses penyajian tidak dilakukan di lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga kualitas penyajian sangat buruk. Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar meminta agar  Badan Gizi Nasional (BGN) tidak tinggal diam.

Eddy mengatakan untuk menyikapi SPPG tidak melakukan tindakan tidak layak atau melakukan kecurangan dalam pelayanan. BGN sebagai perpanjangan tangan Presiden Prabowo Subianto, harus berani tegas dengan mencabut izin Dapur MBG atau SPPG. “Kita minta BGN untuk menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.  Bila SPPG atau dapur MBG terindikasi melakukan praktik kecurangan dan terbukti,” pinta pimpinan DPRD Babel dari Fraksi Partai Golkar ini.

Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, Jumat (2/1/2026) Memimpin Rapat Koordinasi Dengan OPD

Ia mengingatkan tujuan dari MBG bukan bagi – bagi anggaran belanja negara, tapi proses membangun manusia dan generasi yang sehat, cerdas dan kuat. “Seharusnya SPPG yang dibawa sebagai pelaksana, melaksanakannya dengan baik. Tidak terjadi kecurangan, baik kecurangan pengurangan anggaran, pemotongan makan, kemudian memberi bahan makanan yang tidak layak,” keluh Eddy.

Eddy menyampaikan berbagai keluhan masyarakat sangat jelas, sehingga perlu adanya tindakan nyata dari Perwakilan BGN membenahi SPPG dalam program MBG tersebut. Ia menduga adanya tindakan menyelewengkan wewenang atas praktik-praktik tidak sesuai dengan ketentuan. Ketika terjadi aduan, laporan atau temuan, harusnya ada tindakan dari BGN, dengan melakukan investigasi, kalau ada indikasi baru mekukan tindakan. Kemudian setelah dapat dipastikan, langsung tegas dengan mencabut izin.

“Baru-baru ini kami membaca, ada yang memberi makanan sudah berulat. Jadi kan ini tentu mencederai, apa yang menjadi keinginan Presiden. Harusnya pengawas SPPG, perwakilan BGN yang ada di Bangka Belitung melakukan tindak yang tegas. Jangan dibiarkan, atau kita khawatir jangan-jangan bersekongkol pula dengan SPPG itu karena kan tidak ada tindakan,” papar Eddy.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *