Babel,Seputarbabel.com — Forum Komunikasi Nelayan Nusantara (FKNN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka dalam mengungkap dugaan penyimpangan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua DPD FKNN Babel, Kandar Daeng Maloga. Ia menilai pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyaluran BBM subsidi penting dilakukan agar bantuan pemerintah tersebut benar-benar diterima nelayan yang berhak.
“Kami atas nama nelayan Bangka Belitung menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Kajari Bangka beserta jajaran. Ini merupakan langkah penting untuk menjaga hak-hak nelayan. BBM subsidi harus diberikan kepada nelayan yang memang berhak, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu,” kata Kandar.
Menurutnya, BBM subsidi merupakan salah satu kebutuhan utama nelayan untuk menunjang aktivitas melaut. Karena itu, persoalan distribusi BBM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan, tetapi juga menyangkut ketepatan sasaran dan keberlanjutan usaha nelayan kecil.
Kandar mengatakan kenaikan biaya operasional, terutama bahan bakar, dapat berdampak langsung terhadap pendapatan nelayan dan ekonomi keluarga mereka.
“Terima kasih Pak Kajari Bangka. Nelayan melihat dan merasakan adanya perhatian terhadap persoalan yang selama ini menjadi keresahan. Kami berharap langkah ini menjadi momentum untuk membenahi sistem penyaluran BBM subsidi agar semakin transparan, tertib dan adil,” ujarnya.
Hormati Proses Hukum
Kandar menegaskan dukungan FKNN terhadap langkah Kejari Bangka bukan berarti mencampuri proses hukum yang sedang berjalan.
Ia menyatakan FKNN menghormati kewenangan aparat penegak hukum dan menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada Kejari Bangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami hormati proses hukum. Biarkan aparat penegak hukum bekerja secara profesional. Kami dari FKNN hanya ingin memastikan bahwa perjuangan dan kepentingan nelayan mendapatkan tempat yang semestinya,” katanya.
Kandar berharap pengungkapan dugaan penyimpangan tersebut tidak berhenti pada proses penindakan. Menurut dia, kasus tersebut juga harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM subsidi nelayan.
Perbaikan itu, kata dia, dapat dilakukan mulai dari pendataan nelayan, data kapal, rekomendasi, kuota hingga mekanisme distribusi di lapangan.
“Harapan kami setelah kasus ini diungkap, sistemnya juga semakin baik. Nelayan yang benar-benar melaut dan memenuhi persyaratan jangan dipersulit mendapatkan BBM. Sebaliknya, jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan dari subsidi yang seharusnya menjadi hak nelayan,” jelasnya.
FKNN Siap Bersinergi
Lebih lanjut, Kandar menyatakan FKNN siap bersinergi dengan Kejari Bangka, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi teknis serta pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal kepentingan nelayan.
“Kami siap menjadi mitra pemerintah dan aparat penegak hukum. Kalau ada persoalan di lapangan, mari kita komunikasikan. Nelayan jangan hanya dilibatkan ketika ada masalah. Nelayan harus menjadi bagian dari solusi,” tegasnya.
Ia juga mengajak para nelayan ikut menjaga program subsidi pemerintah agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
“Ini uang negara, ini program untuk rakyat. Jangan sampai kita sendiri membiarkan hak nelayan disalahgunakan. Mari kita kawal bersama-sama,” katanya.
Kandar menegaskan aspirasi nelayan pada dasarnya sederhana, yakni BBM subsidi tersedia, mudah diakses, harganya sesuai ketentuan, dan diberikan kepada nelayan yang memenuhi persyaratan.
“Nelayan tidak meminta yang macam-macam. Kami hanya ingin bisa melaut dengan tenang. Kami ingin BBM subsidi benar-benar sampai kepada nelayan. Kalau ada penyimpangan, tentu harus ditindak sesuai hukum,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Kandar kembali menyampaikan apresiasi kepada Kejari Bangka dan jajaran atas langkah hukum yang dilakukan.
“Atas nama keluarga besar FKNN dan nelayan Bangka Belitung, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kajari Bangka dan seluruh jajaran. Semoga langkah ini menjadi awal dari pembenahan besar dalam tata kelola BBM subsidi nelayan. Kami mendukung penegakan hukum demi keadilan dan kesejahteraan nelayan,” pungkasnya. (*/rls)
