BANGKA,SEPUTARBABEL.COM — Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bangka dari Fraksi Demokrat, Ruslina, S.IP, bersama Anggota DPRD Bangka Muhammad Idrus, S.Kom, menggelar reses di Kelurahan Romodong, Kecamatan Belinyu, Minggu (16/8/2026).
Sejumlah aspirasi warga langsung mendapat respons dari Bupati Bangka Fery Insani yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Beragam persoalan disampaikan warga, mulai dari kondisi jalan, penerangan jalan umum (PJU), kepesertaan BPJS, transportasi bagi pendonor darah hingga aktivitas pertambangan di laut Penyusuk.
Kehadiran Bupati Bangka, Fery Insani bersama sejumlah instansi terkait membuat sejumlah persoalan yang disampaikan warga dapat langsung ditanggapi pemerintah daerah.
Ruslina mengatakan reses menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung persoalan yang mereka hadapi. Ia memastikan aspirasi tersebut tidak berhenti sebatas catatan dalam kegiatan reses.
“Apa yang disampaikan masyarakat dalam reses ini akan kami catat dan kami kawal. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bangka yang telah hadir langsung, sehingga persoalan masyarakat bisa didengar dan mendapat tanggapan semoga segara terakomodir,” kata Ruslina.
Menurutnya, kehadiran kepala daerah dalam reses menjadi momentum penting untuk mempertemukan masyarakat dengan pemerintah secara langsung.
“Kami tidak ingin reses hanya menjadi kegiatan seremonial. Apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan masyarakat akan kami koordinasikan dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk dicari solusinya bersama,” ujarnya.
Warga Keluhkan Jalan Rusak
Persoalan infrastruktur menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan warga.
Ahmadi, warga Romodong Indah, mengeluhkan kondisi jalan di wilayahnya yang belum mendapat perbaikan. Menurutnya, kondisi jalan tersebut membahayakan pengguna dan bahkan disebut telah menyebabkan kecelakaan.
Keluhan serupa disampaikan Ramdan, warga Bantam. Ia berharap ruas jalan di wilayahnya segera mendapatkan pengaspalan.
Sementara itu, Forum Komunikasi Masyarakat Belinyu mengusulkan perbaikan jalan sepanjang sekitar tiga kilometer di kawasan Simpang Rumah Sakit. Warga juga meminta pembangunan siring atau saluran drainase di sepanjang ruas jalan tersebut.
Menanggapi hal tersebut. Ruslina mengatakan pihaknya akan memilah setiap aspirasi berdasarkan kewenangan pemerintah.
“Kami akan melihat mana yang menjadi kewenangan kabupaten dan mana yang menjadi kewenangan provinsi. Kalau kewenangan kabupaten, tentu akan kami dorong agar masuk skala prioritas pembangunan. Kalau kewenangan provinsi, akan kami koordinasikan dan sampaikan kepada pemerintah provinsi,” jelasnya.
Bupati: Jalan Romodong Sudah Diusulkan ke Pusat
Bupati Bangka Fery Insani menjelaskan pemerintah daerah sebelumnya telah mengusulkan perbaikan Jalan Romodong melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).Namun, usulan tersebut terdampak penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat.
“Jalan Romodong sudah kita usulkan melalui DAK. Karena ada pemangkasan anggaran dari pusat, anggarannya ikut terdampak. Kita akan berusaha agar penanganannya bisa kembali dianggarkan dengan melihat kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas,” kata Fery.
Untuk Jalan Sincong, Fery menjelaskan ruas tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sedangkan untuk Jalan Bantam, pemerintah daerah belum memiliki alokasi anggaran. Fery mengatakan keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus menentukan pembangunan berdasarkan skala prioritas.
“Untuk jalan Bantam saat ini belum ada anggarannya. Kondisi anggaran kita memang terbatas, sehingga yang kita dahulukan adalah pembangunan yang menjadi prioritas,” ujarnya.
Selain jalan warga lainya juga menyoroti minimnya penerangan jalan umum di sepanjang Jalan Romodong.
Pin Pin, warga setempat, meminta pemerintah menambah PJU karena sejumlah titik jalan masih gelap dan dinilai rawan kecelakaan maupun tindak kriminal.
Ruslina mengatakan titik-titik yang membutuhkan penerangan akan didata untuk kemudian didorong agar mendapat penanganan.
“PJU ini penting. Bukan hanya untuk kenyamanan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan keamanan masyarakat. Titik-titik yang membutuhkan penerangan akan kita data,” katanya.
Fery juga meminta masyarakat menyampaikan titik-titik yang membutuhkan PJU agar dapat didata oleh pemerintah daerah.
Selain infrastruktur, aktivitas pertambangan di laut Penyusuk turut menjadi perhatian warga.
HKM Penyusuk meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas tambang yang diduga berada di luar titik koordinat yang telah ditentukan.
Fery menegaskan seluruh aktivitas pertambangan harus mematuhi aturan dan beroperasi di lokasi yang telah ditetapkan.
“Kalau aktivitas tambang berada di luar koordinat yang sudah ditentukan, jangan diberikan izin. Ini harus ditindaklanjuti,” tegas Fery.
Ia juga meminta jajaran terkait, termasuk Kapolsek Belinyu, menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai aktivitas pertambangan tersebut.
Ruslina menegaskan persoalan lingkungan dan aktivitas pertambangan juga menjadi bagian dari aspirasi yang akan dikawal DPRD Kabupaten Bangka.
“Kalau ada aktivitas yang diduga tidak sesuai aturan, tentu harus ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Aspirasi masyarakat terkait lingkungan juga akan kami kawal,” katanya.
Reses tersebut menjadi momentum bagi Ruslina dan Muhammad Idrus untuk menyerap langsung kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
