Seputarbabel.com, Pangkalpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengajukan pinjaman daerah senilai Rp293.312.357.000 untuk membangun Rumah Sakit (RS) Jantung dan Stroke. Ketua Fraksi NasDem DPRD Babel, Ferry mengkritisi rencana Pemprov Babel itu, apalagi tahun depan bisa harus membayar. Walau pinjaman ke Bank Sumsel Babel tersebut dengan bunga 6 persen.
Menurutnya, kebijakan berutang di tengah kondisi fiskal daerah masih terbatas, berisiko menambah beban APBD kedepan. Kritik itu muncul setelah Pemprov Babel mengajukan usulan pinjaman melalui surat Gubernur Nomor 903/057/BAKUDA tertanggal 10 Juli 2026.
“Kita saat ini sedang dihadapkan dengan efisiensi anggaran. Sangat tidak elok jika Pemprov Bangka Belitung membangun rumah sakit itu dengan cara berutang. Membayarnya nanti gimana? APBD kita hanya sekitar Rp1,9 triliun,” kata Ferry dihubungi tadi sore (30/7/2027).
Pinjaman ini menggunakan skema tahun jamak 2027–2029, untuk pembangunan gedung rumah sakit, jasa konsultansi, pengawasan dan penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). “Jika memang dilakukakan, keputusan ini akan membuat kemampuan fiskal daerah sangat terganggu. Karena APBD harus penuhi kewajiban pembayaran utang tahun 2027,” keluh Ferry.
Ferry menilai kebijakan tersebut belum tepat diterapkan pada kondisi keuangan daerah saat ini. Menurutnya, pemerintah semestinya lebih berhati-hati mengambil keputusan yang berpotensi menambah beban APBD dalam beberapa tahun mendatang. Ia berpendapat masih banyak kebutuhan pembangunan yang lebih mendesak untuk diprioritaskan.
“Kalau memang ingin membangun, sebaiknya pemerintah memprioritaskan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat, seperti jalan, mendorong modal usaha bagi pelaku UMKM atau Moveable Bridge Pelabuhan Sadai yang roboh. Itu jauh lebih bijak,” keluh Ferry
Kalau pun ingin tetap meminjam akan lebih baik dengan pengadaan kegiatan yang lebih rendah resiko usahanya. Jika pun dianggap mendesak, akan lebih baik meningkatkan pelayanan RSUP Soekarno yang kini turun kelas. “Pinjaman ke Bank Sumsel Babel itu memang 6 persen, makanya abang tolak, karena belum tepat,” ujar Ferry.
Ferry beranalogi, dengan bertanya mana yang lebih banyak pengguna pelayanan? “Bangun RS Jantung dan stroke dengan biaya tinggi atau RS Bersalin dan Anak karena akan terus ada yang melahirkan?” tanya anggota DPRD dapil Bangka Selatan ini.
Ia pun berharap Gubernur Babel Hidayat Arsani jangan menghitung dana bagi hasil (DBH) dari royalti timah. Sebelum anggaran itu masuk ke rekening kas daerah, karena jika awal tahun depan ditunda, akan menggangu kemampuan APBD kedepan. “Kalau pun akan dibayar pemerintah pusat namun kalau kembali ditunda 2028 gimana?,” tutup Ferry.
