Seputarbabel.com, Pangkalpinang – Rapat Badan Musyawarah bersama eksekutif, Rabu (28/5/2025) memastikan agenda legislatif bulan Juni. Sektor pendidikan, konflik wilayah pulau tujuh dan evaluasi realisasi anggaran jadi konsentrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Rapat Banmus dipimpin Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya didampingi Wakil Ketua, Edi Nasapta.
Catatan penting perlu menjadi perhatian dari Pemprov Babel, terkait pendidikan dari rapat Banmus. Perlu dipersiapkan lonjakan calon pelajar SMA/SMK, solusi penerima siswa baru, realisasi wajib belajar 12 tahun hingga biaya seragam sekolah.
“Kualitas pendidikan kita ingin siswa mampu bersaing saat UMPTN (ujian masuk kampus negeri ternama), maka kita butuh seperti apa format maunya pak Gubernur. Kita saat ini belum wajib belajar 12 tahun,” jelas Didit.
Ia juga menjelaskan jika ada kesenjangan antar biaya operasi standar dan alokasi anggaran. Jika mengacu standar nasional biaya operasional per siswa SMA Rp 4,8 juta dan siswa SMK Rp 5 juta. Realisasi anggaran BOS hanya Rp 1,8 juta dan dari APBD, Rp 800 ribu.
Didit meminta Dinas Kelautan dan Biro Hukum segera membahas status wilayah Pulau Tujuh, agar tidak menjadi konflik berkepanjangan. Ia menambahkan, realisasi anggaran hingga Mei 2025, sekitar 31 % (Rp 200 miliar) dari target Rp 700 miliar.
Fraksi PKS meminta agar DPRD Babel punya target kinerja, sehingga proses penyelesaian Peraturan Daerah (Perda), rekomendasi dan Pansus Dewan dapat terukur. Ini disampaikan Ketua Fraksi PKS, Aksan Visyawan. “Kerja kita di Dewan agar lebih produktif, target capaian kinerja harus terukur. Jika Perda harus jelas kapan dibahas, berapa lama prosesnya dan apa saja materi yang akan digali,” ungkapnya.
