Seputarbabel.com, Koba – Uang Komite sebagai beban biaya pendidikan, adalah konsensi dengan tujuan membantu operasional sekolah. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya meminta agar siswa kurang mampu atau yatim piatu tidak dibebani biaya tersebut. Ini disampaikan kemarin (26/5/2025) malam di Cafe Cik Lily dihadapan konstituen, dalam agenda penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda).
“Siswa yatim piatu atau berasal dari keluarga yang tidak mampu tidak perlu dibebani uang komite, cukup menyertakan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau kelurahan. Insya Allah, Pemprov dan DPRD Babel akan mengambil kebijakan untuk mengatasi hal ini,” papar Didit.
Ia menyoroti sejumlah persoalan, masih jadi keluhan masyarakat di bidang pendidikan diluar biaya pendidikan. Saat itu Didit, sedang lakukan sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Diketahui Uang Komite digunakan untuk biaya operasional sekolah, ketika tidak dianggarkan di APBD maupun APBN.
Diceritakan Didit, setelah meninjau langsung ke beberapa sekolah, dana dari komite tadi digunaka sekolah membayar guru honorer yang tidak mendapatkan gaji dari APBD atau APBN. Juga biaya penjaga sekolah, petugas kebersihan non ASN atau PPPK hingga untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa. “Tidak adil jika digratiskan semuanya, karena nantinya anak pejabat dan pengusaha juga ikut tidak bayar,” sambung Didit.
Biaya seragam sekolah, memang masih jadi beban bagi orang tua. Karena sepenuhnya belum ditanggung pemerintah, mengingat anggaran per siswa SMK Rp 5 juta dan SMA 4,8 juta. Sedang dari anggaran BOS (APBN) Rp 1,8 dan APBD Rp 800 ribu, sehingga ada kekurangan biaya operasional tiap siswa.
Ini salah satu dasar DPRD Babel bersama Pemprov berencana merevisi Perda Nomor 2 Tahun 2018 ini, terutama aspek pembiayaan pendidikan. “Agar ke depan ada skema lebih adil terkait biaya pendidikan, kami di DPRD bersama pemerintah provinsi Bangka Belitung akan bersama mencari solusi,” harap Didit.
masih menjadi kendala di masyarakat.
