BANGKA,SEPUTARBABEL.COM — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dari Fraksi NasDem, Agung Setiawan, menyoroti akurasi data penerima bantuan sosial.
Politisi NasDe ini meminta pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dilakukan secara serius agar bantuan pemerintah tak salah sasaran.
Hal itu disampaikan Agung saat dialog dengan warga dalam kegiatan reses di Desa Rebo, Dusun Karang Panjang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Sabtu (12/9/26)
Agung mengatakan DTSEN menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program bantuan. Karena itu kata dia, data masyarakat harus benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan.
“Semua bantuan pemerintah ke depan harus mengacu kepada data yang benar. Kalau masih ada masyarakat yang tidak mampu tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang mampu justru menerima, ini harus menjadi perhatian bersama,” kata Agung.
Menurutnya, persoalan data penerima bantuan masih terjadi. Pemerintah desa dan kelurahan pun diminta rutin melakukan verifikasi serta memperbarui data masyarakat.
Agung juga mengajak masyarakat ikut mengawasi. Ketidaksesuaian data, kata dia, perlu segera dilaporkan agar bantuan dapat diberikan kepada warga yang memang membutuhkan.
“Kalau memang ada orang yang mampu menerima bantuan, tentu ini perlu diperbaiki. Kita harus peduli kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Harga Sawit Berpeluang Naik
Tak hanya bansos, Agung turut menyoroti masa depan petani sawit. Ia menilai kebijakan peningkatan penggunaan bahan bakar nabati berbasis sawit dapat membuka peluang naiknya permintaan sekaligus harga komoditas tersebut.
Menurutnya, penerapan mandatori B50 yang berpotensi dilanjutkan ke B55, B60 dan seterusnya akan menciptakan pasar yang lebih besar bagi produk sawit.
“Kalau kebijakan ini terus berjalan, tentu ada peluang ke depan harga sawit bisa lebih baik. Apalagi dengan adanya pemisahan antara kebun dan pabrik, diharapkan tata kelola industri sawit menjadi lebih sehat,” jelasnya.
Agung menilai pemisahan kepemilikan kebun dan pabrik juga dapat mendorong persaingan usaha yang lebih terbuka. Dengan begitu, industri pengolahan sawit tidak harus dibarengi penguasaan lahan perkebunan dalam skala besar.
Ia berharap pemerintah daerah bersama masyarakat dan pelaku usaha dapat mengawal kebijakan tersebut. Tujuannya agar peningkatan industri sawit turut memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan petani.
“Harapan kita tentu kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Kita harus berjuang bersama dan sama-sama peduli terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat,” pungkasnya.
