SEPUTARBABEL.COM, BELITUNG – Ketua Ormas Bhakti Belitung Betuah Nusantara (BBBN), Irawan, memberikan tanggapan terkait berita kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belitung hingga 100,5 persen. Ia mengingatkan agar publik tidak salah paham terkait informasi tersebut.
Irawan menilai, meski kenaikan PAD terlihat signifikan, hal ini bukan sepenuhnya mencerminkan prestasi kinerja pemerintah daerah.
Menurutnya, kebijakan yang menimbulkan interpretasi beragam di masyarakat dapat memicu kekeliruan dalam memahami esensi kepemimpinan publik.
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPRD) Kabupaten Belitung, yang sebelumnya bernama Dispenda, dibentuk pada 2014. Saat itu, PAD Belitung menempati peringkat ke-4 di Provinsi Bangka Belitung.
Berkat kinerja yang baik, Belitung sempat menjadi peringkat pertama pada 2018 dan sejak itu bertahan di peringkat kedua hingga 2024.
Irawan menjelaskan, kenaikan PAD pada Tahun Anggaran 2025 disebabkan oleh perubahan regulasi, bukan semata hasil kinerja optimal.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah telah diganti dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang berlaku mulai Januari 2025.
“Perubahan UU ini menambahkan dua objek pajak baru, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang sebelumnya berada di kewenangan provinsi.
Dengan tambahan ini, otomatis pendapatan daerah meningkat,” jelas Irawan melalui rilisnya, Jumat, 19 Desember 2025.
PAD Belitung Melampaui Target
Dilansir dari Kominfo.belitung.go.id, Bupati Belitung, H Djoni Alamsyah menegaskan bahwa PAD Kabupaten Belitung pada 2025 mencapai Rp205 miliar per 15 Desember 2025, melampaui target Rp154,8 miliar.
Menurutnya, angka ini merupakan PAD tertinggi sejak Kabupaten Belitung berdiri.
“Dengan keberanian, keyakinan, dan kerja kompak, Alhamdulillah per 15 Desember angka Rp205 miliar tercapai,” kata Bupati Djoni.
Bupati menambahkan, meskipun terjadi peningkatan PAD, pemerintah daerah tetap fokus pada efisiensi belanja. Setiap pengeluaran diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
“Penghematan tetap diterapkan di semua lini. Belanja daerah harus benar-benar memberikan dampak positif pada ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, belanja-belanja yang tidak memberikan dampak pertumbuhan ekonomi akan direvisi.
Untuk tahun 2026, target PAD Kabupaten Belitung ditetapkan sebesar Rp197 miliar. Bupati Djoni menyebut, angka ini bisa direvisi pada pertengahan tahun tergantung kondisi riil.
Ia berharap, peningkatan PAD tetap menjadi motivasi untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (SeputarBabel.com/tedja pramana)
