Bangka,Seputarbabel.com – Permasalahan tambang rakyat hingga kini menjadi dilema bagi Pemerintah Kabupaten Bangka. Antara desakan ekonomi masyarakat dan penegakan hukum, isu ini terus menjadi sorotan publik.
Laporan warga menyebutkan adanya aktivitas tambang ilegal di kawasan industri yang dinilai memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat setempat.
Ketua Forum Pemerhati Pertambangan, Perkebunan, dan Kehutanan Daerah, Gustari, memberikan tanggapan terkait hal ini saat dihubungi oleh media, Minggu (19/1/2025).
Menurutnya, aktivitas tambang ilegal tersebut tidak lepas dari adanya dukungan oknum tertentu, yang membuat aparat penegak hukum berada dalam posisi sulit untuk mengambil tindakan tegas.
“Kegiatan tambang ilegal yang terjadi saat ini memang tidak luput dari backingan oknum aparat dari kesatuan tertentu. Aparat penegak hukum sering kali serba salah untuk bertindak tanpa dukungan dari pihak pusat, seperti Satgas Gabungan TNI-Polri,” ujar Gustari.
Ia menegaskan bahwa jika aktivitas tambang ilegal ini terus berlanjut dan memicu gesekan sosial di masyarakat, maka langkah penertiban perlu segera dilakukan untuk menghindari potensi konflik yang lebih besar.
“Jika tambang ilegal dinilai dapat menimbulkan gesekan dan kecemburuan sosial, maka kegiatan tersebut harus segera ditertibkan agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” tegas Gustari.
Lebih lanjut, Gustari berharap Penjabat (Pj) Bupati Bangka, yang berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat mengambil langkah konkret untuk menangani persoalan ini. Ia menyarankan agar Pj Bupati terjun langsung memantau aktivitas tambang ilegal di kawasan industri tersebut.
“Mumpung Pj Bupati Bangka dari KPK, semoga beliau dapat melihat dan langsung memantau kegiatan tambang ilegal di kawasan industri,” tutup Gustari.
