Bangka,Seputarbabel.com – Komisi III DPRD Kabupaten Bangka menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan pendangkalan Muara Jelitik atau Muara Air Kantung Sungailiat, Senin (20/1/2025). Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Bangka dan dipimpin oleh Ketua Komisi III, Mendra Kurniawan.
Hadir dalam rapat tersebut sejumlah anggota Komisi III DPRD Bangka, di antaranya H. Mahjub, Rizal Mustaktim, Firmansyah Levi, Deni Martadinata, Yudistira, dan Muhammad Idrus.
Selain itu, perwakilan nelayan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bangka, Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU), dan pengusaha perikanan turut menyampaikan aspirasi mereka.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi III DPRD Bangka, Mendra Kurniawan menegaskan pentingnya langkah cepat untuk mengatasi pendangkalan yang telah berdampak pada aktivitas nelayan dan sektor perikanan.
“Hari ini kami duduk bersama untuk mencari solusi atas permasalahan pendangkalan di Muara Jelitik. Kami akan segera menyampaikan hasil rapat ini kepada Pj Bupati dan Sekda Bangka agar dapat ditindaklanjuti,” ujar Mendra.
Ia menambahkan bahwa meskipun DPRD Bangka tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan muara, pihaknya berkomitmen untuk mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret.
Ketua HNSI Kabupaten Bangka, Selamet Riyadi, menyampaikan bahwa kondisi pendangkalan yang semakin parah telah menyulitkan nelayan dalam beraktivitas. Ia berharap DPRD Bangka dapat membantu mendorong solusi yang konkret.
“Kami mohon agar masalah ini segera diselesaikan karena banyak kapal nelayan terjebak di muara, merusak alat tangkap, dan menghambat aktivitas,” kata Selamet.
Lukman, Ketua SNNU Kabupaten Bangka, menyoroti bahwa pengerukan alur muara sebelumnya berjalan lancar saat masih dikelola oleh PT Timah Tbk. Namun, setelah diambil alih oleh PT Pulomas, kondisi pendangkalan justru semakin memburuk.
“Setelah izin PT Pulomas dicabut pada 2022, pengerukan yang dilakukan pemerintah daerah hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah,” jelas Lukman.
Dampak pendangkalan ini juga dirasakan oleh sektor perikanan. Salah satu pengusaha ikan, Rahmat, mengungkapkan bahwa banyak pengusaha terpaksa memindahkan kegiatan bongkar muat mereka ke bawah Jembatan Emas, yang membuat biaya operasional semakin tinggi.
“Kami harap ada perhatian serius agar aktivitas di muara kembali normal,” ujar Rahmat.
Ketua KNPI Bangka, Adi Putra, menegaskan bahwa persoalan yang telah berlangsung lebih dari 10 tahun ini harus segera diatasi. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan pengerukan, asalkan pihak yang melakukannya memiliki izin resmi.
“Kami hanya ingin Muara Jelitik kembali normal agar aktivitas nelayan dan roda perekonomian masyarakat pesisir berjalan lancar,” ujar Adi.