Seputarbabel.com, Pangkalpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) terus menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat sektor ekonomi kerakyatan. Upaya menciptakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang produktif, sehat, dan berdaya saing konsisten dilakukan demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Tahun 2026, Pemprov Babel telah menyiapkan sebanyak 7.000 kuota fasilitas perlindungan. Berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan.
“Akan disalurkan kepada pelaku UMKM melalui APBD tahun anggaran 2026. Program ini merupakan langkah konkret Gubernur Bangka Belitung bapak Hidayat Arsani dalam memastikan bahwa pemerintah tidak hanya memimpin, tetapi juga hadir memberikan perlindungan bagi para “pejuang ekonomi” daerah,” ungkap Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Babel, Riza Aryani.
Ia menjelaskan bahwa syarat utama untuk mendapatkan fasilitas perlindungan ini pelaku usaha wajib terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Data (Sidaya) UMKM Babel melalui laman sidaya.babelprov.go.id.
“Tahun 2025 lalu, Pemprov Babel telah memfasilitasi 3.750 UMKM. Beberapa waktu lalu, kami bersama BPJS Ketenagakerjaan juga telah menyerahkan santunan kepada ahli waris penerima manfaat. Syaratnya memang harus terdata di Sidaya,” ujar Riza usai mengikuti rapat bersama Komisi I DPRD Babel terkait pembahasan LKPJ Gubernur, Kamis (16/4/2026).
Riza menambahkan, Sidaya UMKM Babel bukan sekadar basis data, melainkan platform terpadu yang menyediakan:
-Katalog Usaha/Produk: Sebagai sarana promosi digital.
-Rekapitulasi Data: Pemetaan berdasarkan sektor dan omzet.
-Agenda Pengembangan: Informasi pelatihan dan pembinaan usaha.
Dengan masuk ke dalam ekosistem Sidaya, pelaku UMKM akan mendapatkan berbagai manfaat, mulai dari akses pelatihan hingga pendampingan untuk pengembangan usaha ke skala yang lebih tinggi.
“Ini adalah bentuk nyata perhatian Bapak Gubernur untuk memberikan rasa aman bagi pelaku usaha sekaligus mendorong UKM naik kelas. Kami akan memastikan sekitar 1.000 pelaku usaha di setiap Kabupaten/Kota se-Babel akan mendapatkan fasilitas ini secara bertahap tahun ini,” tutupnya.
