Reses Agung Setiawan: Data Bansos Harus Akurat, Karhutla Jangan Dianggap Sepele

BANGKA,SEPUTARBABEL.COM  — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Fraksi NasDem, Agung Setiawan, menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat.

Mulai dari akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bantuan sosial, hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal tersebut disampaikan Agung saat menyerap aspirasi ratusan warga dalam acara reses di Wisma Kelekak Bunda, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Minggu (13/9/2026) malam,

Politisi NasDem ini meminta masyarakat turut aktif memastikan data sosial ekonomi yang digunakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Menurut, Agung Setiawan, ketepatan data menjadi salah satu kunci agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran.

“Kita memang tidak henti-hentinya mengingatkan masyarakat agar data tunggal sosial ekonomi nasional ini benar-benar bisa tepat sasaran,” kata Agung.

Wakil Rakyat dapil Kabupaten Bangka ini,  menjelaskan DTSEN menjadi basis pemerintah dalam menentukan penerima sejumlah program perlindungan sosial.

Di antaranya kata Agung, bantuan sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pendidikan, serta berbagai program sosial lainnya.

Menurutnya, kelompok masyarakat dalam desil 1 hingga 5 perlu mendapat perhatian sesuai tingkat kondisi sosial ekonominya.

Karena itu, menurutnya pembaruan data di tingkat bawah sangat penting untuk menghindari adanya warga yang semestinya menerima bantuan justru terlewat.

“Jangan sampai masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru tidak mendapatkan, sementara yang tidak masuk kategori malah menerima. Karena itu, data harus benar-benar diperkuat,” ujarnya.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Babel ini, menyadari pemerintah memiliki keterbatasan dalam memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat.

Namun,keterbatasan tersebut, kata dia, harus diimbangi dengan pendataan yang semakin akurat sehingga program pemerintah dapat menyasar kelompok yang memang membutuhkan.

Caption: Ratusan Wagra saat menghadiri Reses Anggota DPRD Provinsi Babel, Fraksi NasDem, Agung Setiawan, Minggu 13/9, malam, Ist, 

Selain persoalan bansos, Agung Setiawan, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi kemarau.

Wakil Rakyat berdomisili di Kelurahan Kenanga, meminta warga tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.

Kebiasaan tersebut menurut Agung, berisiko menimbulkan kebakaran yang sulit dikendalikan, terutama ketika kondisi lahan dan vegetasi dalam keadaan kering.

“Kita ingatkan kepada masyarakat, jangan membakar hutan. Ini sangat berbahaya karena selain merusak lingkungan, juga bisa menimbulkan dampak yang lebih luas,” tegasnya.

Menurutnya, kebakaran yang awalnya terjadi di semak atau kawasan hutan dapat meluas dan mengancam perkebunan hingga aset milik warga.

Ia juga mengingatkan masyarakat mengenai konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Selain persoalan pidana, kata Agung pelaku juga dapat dibebani kewajiban terkait pemulihan lingkungan yang terdampak.

Tak hanya karhutla, kemarau panjang juga berpotensi menimbulkan persoalan lain, terutama kekeringan dan keterbatasan air bersih.

“Kalau kekeringan ini terus terjadi, masyarakat bisa kesulitan mendapatkan air. Karena itu, pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah penanggulangan bencana dan solusi untuk menghadapi kondisi tersebut,” katanya.

Agung juga menilai sosialisasi mengenai program bantuan pemerintah masih perlu diperkuat. Ia mengatakan, pemahaman masyarakat terkait kriteria penerima dan mekanisme pendataan perlu terus diberikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat mengetahui proses pendataan sekaligus menyampaikan apabila terdapat perubahan kondisi sosial ekonomi warga.

“Jangan sampai masyarakat tidak tahu mana yang dibantu dan mana yang tidak. Data dan kondisi masyarakat harus diperkuat oleh pemerintah daerah agar penyaluran bantuan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *