Seputarbabel.com, Pangkalpinang – Rapat Dengar Pendapa (RDP) dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), di ruang Banmus Senin (28/4/2025). Dapat dipastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel akan menargetkan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 200 miliar. Ini guna menutupi angka defisit anggaran Rp 271 miliar.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya jelaskan hal tersebut usai mendengarkan paparan dari Pemprov Babel. “Alhamdulillah ada peningkatan royalti, asumsinya jika benar terwujud itu Rp 550 M berarti Bangka Belitung dapat Rp 100,6 M. Ada kesiapan dari eksekutif untuk pemutihan itu sekitar Rp 100 M. Jadi total target kita Rp 200 M dimulai Mei ini. Kalau ini tercapai, artinya defisit kita tidak terlalu banyak,” jelasnya.
Kenaikan royalti timah dengan tarif progresif 3-10 persen. Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 tentang mengatur jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara (minerba).
“Saya minta sektor pendidikan dan kesehatan itu lebih penting, tugas DPRD mengejar uang ini untuk menutupi permasalahan kesehatan dan pendidikan,” sambung Didit.
Tidak hanya dari royalti timah, DPRD Babel pun mendorong peningkatan PAD dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Babel. Rencananya, kebijakan pemutihan pajak kendaraan akan segera dilakukan dalam waktu dekat, guna meraih pajak di sektor tersebut.
“Setelah di berikan target, kita akan lihat UPT ini bekerja atau tidak, disini kita butuh inovasi dan strategi bagaimana mengambil pajak,” pinta Didt.
Ia mendorong optimalisasi dalam penarikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). “Saya minta tolong, segera dibentuk tim karena kita lihat wajib pungut itu banyak yang tidak mau bayar, padahal asumsi kami itu bisa mencapai Rp 80M,” harap Didit.
RDP dihadiri Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Fery Afriyanto bersama jajaran, Dirlantas Polda Babel, Direktur Operasi dan Produksi PT Timah dan Perwakilan Pertamina. Ini dilakukan sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan pergerakan ekonomi dengan peningkatan PAD, agar defisit APBD 2025 teratasi.
