Seputarbabel.com, Pangkalpinang – Pemotongan uang makan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, ditanggapi negatif beberapa anggota Dewan Kota. Menurut mereka permasalahannya bukan sekedar keberatan atau tidak aparatur untuk dipotong. Tetapi mekanisme penganggarannya yang dikhawatirkan akan tanpa pengawasan dari legislatif.
Ini disampaikan ketua Fraksi PPP Dewan Kota Pangkalpinang Depati MA Gandhi, karena menurutnya dana tersebut akan membantu pergerakan perekonomian. Kemudian proses penganggaran dikhawatirkan akan digunakan secara politis dan tanpa pengawasan.
Potong Anggaran Perjalanan Dinas Dewan
“Kalau memang mau dianggarkan untuk Covid 19, langsung saja dirubah perwakonya, jangan dana dikeluarkan dulu dari APBD lalu masuk ke rekening PGK Peduli, yang prosesnya akan dipotong langsung oleh Bank,” terang Gandhi.
Ia menjelaskan jika proses keikhlasan itu tidak bisa diukur, karena proses dipotong uang makan ASN Pemkot berpotensi disalah gunakan. “Kalau mau masuk ke rekening PGK Peduli, prosesnya biarkan ASN dari ATM memasukan nominalnya sendiri, atau ada pengumpul di setiap OPD itu lebih bijak. Bukan langsung dipotong seperti yang akan dilakukan Pemkot,” pinta Gandhi.
Kemudian, angka pemotongan menurut Gandhi dari informasi yang didapat, dari Rp 400 ribu hinggga Rp 1 juta tiap orang. Sehingga angka terkumpul mencapai Rp 4 miliar, itu bila dikeluarkan dari rekening PGK Peduli akan sulit diawasi. “Tidak ada golongan masyarakat Pangkalpinang itu, belanjanya sebaik PNS. Sehingga secara ekonomi akan lebih baik, jadi akan ada potensi 4 miliar uang beredar yang hilang,” jelasnya.
Menambahkan jika proses pemotongan dinilai tidak elegan, karena dilakukan dengan intimidasi terselubung. Karena jika dana tersebut masih berada dalam APBD, seharusnya tinggal dilakukan pemindahan atau perubahan anggaran. “Proses yang dilakukan Gubernur lebih bijak, ia umumkan di apel lalu ia rubah pergubnya. Karena dananya masih di dalam kamar APBD, mekanisme penganggarannya juga memungkinkan saat ini,” ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Rosdiansyah Rasyid juga meminta agar Pemkot Pangkalpinang tidak memotong uang makan ASN. Karena menurutnya anggaran perjalanan dinas luar daerah legislatif bisa dipotong untuk keperluan penanggulangan Covid 19. “Potong saja anggaran DL (dinas luar) dewan, angkanya bisa mencapai 6 miliar kok,” pinta Dian Rasyid, biasa ia disapa.
