Seputarbabel.com, Pangkalpinang – Syarifah Amelia memang kader partai pembangunan persatuan (PPP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Partai ka’bah menganggap, ucapan Amel, sapaan Syarifah Amelia adalah pengandaian. Bukan bermaksut mengadu domba, menghasut apalagi melakukan fitnah.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Babel Amri Cahyadi mengatakan ini, kemarin (25/11/2020) malam. “Terus terang menjadi kejadian memilukan bagi kami dan kami sangat kecewa, (kalimat yang diucapkan Amel) berupa bahasa pengandaian dalam arti belum bisa dipastikan terjadi, hanya pengibaratan,” terangnya.
Ia pun memastikan, perlawanan yang dilakukan Amel merupakan bukti bahwa bukan seperti apa yang disangkakan. Karena jika kalimat itu dilontarkan amel, sengaja menghasut, memfitna dan mengadu domba, sangsi dan denda dalam UU pilkada sangat muda dijalani Amel. “Kejadian terlapornya beliau sudah kursi persidangan, sepanjang bukti formil dan materil ada ya monggo. Dan terakhir kami berharap majelis hakim bisa memutuskan dengan bijak persoalan ini,” harapnya.
Plt Ketua DPRD Babel ini mengatakan, jika subjek hasutan dan fitnah sebenarnya tidak. Karena secara ucapan, itu tidak direncanakan untuk menjelekkan pihak tertentu. “Aneh dan sangat janggal menurut kami bisa sampai ke tahapan persidangan seperti ini. Namun, karena proses hukum sdh berjalan pastinya kami hormati karena kita negara hukum,” ungkap Amri.
Amel memang ketua Tim Pemenangan Pilkada Pasangan Burhanudin-Khairil di Beltim. Ia menang pejuang pilkada dan pemilu bersih sejak menjadi caleg DPR RI PPP pemilu 2014. Sehingga wajar jika ia bertanya, jika pilkada Beltim bersih maka yang akan menang nomor??
Kalimat ini dilontarkan saat ia menjadi juru kampanye pilkada Beltim. Kalimat itu diucap dalam pertengahan orasinya selama yang berlangsung sekitat 20 menit. Kalimat itu pula yang kemudian hari dilaporkan tim pasangan calon lawan yang didukung Amel. “Kami sangat kecewa kok dengan delik aduan yang menurut kami sangat prematur (bisa naik ke penyidikan),” keluh Amri.
Ia pun berpesan agar penyelenggaraan pilkada netral, tidak disusupi kepentingan kelompok tertentu. “Penyelenggara juga harus profesional dan berimbang. Di level provinsi, kami terus memonitor kejadian di seluruh pilkada 4 Kab di Babel. Sekali lagi Kita harus fair, netral dan tidak ada pesan memesan (tebang pilih dalam penegakan hukum),” jawab Amri.
