Seputarbabel.com, Pangkalpinang – Pembangunan jembatan penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dan Sumatera Selatan (Sumsel) tidak lagi wacana. Tinggal bagaimana hasil penelitian kelayakan investasi proyek tersebut. Jika terealisasi, pembanguna jembatan akan menggunakan APBN di kementerian Pekerjaan Umum Pemukiman Rakyat (PUPR).
Menteri PUPR Basoeki
Hadimoeldjono, mengatakan jembatan tersebut tidak akan membebeni belanja daerah. Karena jika studi kelayakan investasi dianggap layak, maka akan dibangun. “Potensial proyek ini untuk dibiayai melalui APBN mari bikin fisibility yang kuat agar bisa diputuskan dibangun. Kalau APBD kurang mending ditangani APBN, fisibility study harus kuat, baru nanti mulai desain,” jelasnya.
Lokasi jembatan akan membentang dari Desa Permis Bangka Selatan pada sisi pulau Bangka dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) di Provinsi Sumsel. Menurut penelitian awal oleh Pemprov Babel, lokasi akan bergeser ke daerah Tanjung Tapa, Kecamatan Sugihan, OKI. Dari studi Pemprov didapati jika jarak paling pendek dari Bangka Selatan.
Diketahui Pemprov menyiapkan tiga alternatif pasangan lokasi yang mungkin dikembangkan baik dari sisi pulau Bangka maupun sisi pulau Sumatera. Pertama lokasi di Tanjung Punai, yang berada di antara Kecamatan Muntok dan Desa Kundi ke Juru Taro, Banyu Asin, di sisi pulau Sumatera, dengan panjang rencana Jembatan sekitar 22,6 kilometer.
Kemudian, lokasi Tanjung Pura, Bangka Tengah, dengan Sungai Batang di sisi Sumsel panjang jembatan 23,1 km. Desa Sebagin, Bangka Selatan dan Kabupaten OKI merupakan alternatif terdekat dengan jarak 15,2 km. “Bukan cuman jalur distribusi barang untuk kedua pulau, tapi juga menunjang kunjungan Wisata,” kata Gubernur Babel, Erzaldi Rosman.
Sebelumnya, pada pertemuan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Gunbernur Babbel, Erzdi Rosman, Bupati Bangka Selatan, Justiar Noer dan Bupati OKI, Iskandar sepakat mengirimkan surat resmi kepada Presiden. Tujuannya agar pembangunan jembatan tersebut dapat dijadikan sebagai proyek strategis nasional (PSN). “Kita diminta pak Menteri untuk segera kirim surat ke pak Presiden,” tambah pria yang akrab disapa Bang Dedi ini.
