Seputarbabel.com, Pangkalpinang – Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar menggelar rapat kerja bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Pemprov Babel. Dalam rapat tersebut, Eddy meminta BKPSDM untuk menjelaskan program kerja 2025 dan RKPD 2026, yang nantinya akan dibahas terkait efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.
Ia juga meminta pengelolaan Pegawai Non-ASN (Honorer) dilakukan dengan teliti dan transparan. Juga bagi pegawai non-ASN yang tidak masuk dalam database BKN. “Kami meminta pengelolaan Pegawai Non ASN (Honorer) dilakukan dengan teliti dan transparan, terutama bagi mereka yang tidak masuk dalam database BKN,” pinta Eddy.
Ia meminta BKPSDM bersikap terbuka dalam memberikan akses informasi berkaitan dengan data Pegawai non ASN (Honorer). Terutama mereka yang tidak masuk database BKN. “Baik itu yang masa kerjanya lebih dari 2 tahun maupun yang masa kerjanya belum 2 tahun,” sambung Eddy
Ia juga meminta BKPSDM sigap dan konsisten terhadap pengelolaan data-data pegawai baik ASN dan non ASN. Hal Ini harus dilakukan dalam rangka mencegah upaya manipulasi dan kebocoran data. Selain itu agar muncul kontrol dari masyarakat, kesempatan menyanggah dalam pendaftaran PPPK, mencegah keinginan oknum menitip pegawai. “Kami ingin proses ini dilakukan secara transparan dan fair, karena kita ingin kualitas pegawai kita yang kompeten.” tegas Eddy.
BKPSDM menyambut baik keinginan DPRD Babel, Kepala BKPSDMD Pemprov Babel, Susanti, mengatakan hal ini. Ia juga meminta dukungan dari DPRD dan mengajak jajaran staf untuk bergerak bersama mengawal keinginan DPRD ini.
