Rasio Ridho Sani, tahun 1992 diterima menjadi PNS Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Memulai karirnya di Kementerian ini sejak 2004 dengan memegang berbagai jabatan. Dari semua jabatan tersebut lebih 13 tahun adalah kursi eselon I di KLH. Kini selain duduk dijabatan tertinggi berkarir sebagai ASN, juga pengajar Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia (UI).
Dari semua jabatan yang pernah dia emban, Bang Roy Sani adalah Dirjen Gakum KLHK pertama dan terakhir. Setelah 2014 dipercaya sebagai Sekretaris KLH, Ia memilih sebagai Dirjen Gakum KLHK, tahun 2015. Saat itu, bergabungnya dua kementerian yakni LH dan Kehutanan membentuk Direktorat baru yakni Gakum KLHK.
“Pemimpin itu harus bisa mentransformasikan tempat, kota itu lebih baik dan kita harus mengambil tantangan – tantangan itu,” kata Roy Sani saat ditanya, akan lebih baik dirinya tetap berkarir di Jakarta, karena peluangnya berkarir lebih terbuka, Jumat (27/3/2025) di Taman Mandara, Pangkalpinang.
Ketika Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar, meminta dirinya memilih tetap di Sekretaris Kementerian atau Dirjen Gakum. Karena Ditjen Gakum KLHK ketika itu belum memiliki kantor dan aparatur lengkap. Ia tertantang dan optimis bisa membangun unsur pelaksana kementerian yang baru dibentuk ini.
“Masyarakat Pangkalpinang ini pekerja keras, saya yakin bersama – sama dengan masyarakat akan mampu membangun Pangkalpinang yang berkarakter dan menjadi lebih baik,” sambung Roy Sani, menjawab pertanyaan wartawan soal kondisi saat ini Pangkalpinang yang sedang tidak baik – baik saja.
Selama menjadi pimpinan tinggi di KLH, pria kelahiran Pangkalpinang 11 Juli 1966, juga aktif di organisasi lingkungan hidup dunia. Tahun 2006, Roy Sani adalah member the UNEP Basel Convention Compliance Committee, representing of Asia-Pasific. Selang setahun, Ia pun terpilih menjadi Vice Chairman The UNEP Basel Convention Compliance Committee.
Ia menjadi wakil pimpinan mewakili wilayah Asia-Pasific, sampai 2012. Perlu diketahui, saat berlaku konvensi Basel, Roy Sani baru diterima menjadi PNS (1992). Perjanjian global ini membahas pengelolaan dan pergerakan limbah berbahaya. Sejak saat itu berbagai delegasi internasional, United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Interpol pun diikuti. INTERPOL Global Forestry Crime Conference 2018, Lyon, Perancis, salah satunya.
“Pemimpin itu harus bisa membangun legacy (warisan kepemimpinan), bisa memberi manfaat besar, pemimpin itu harus bisa menjadi inspirasi, ketiga pemimpin itu harus bisa membangun generasi. Pemimpin itu harus berani mengambil tantangan,” jelas Roy Sani kepada wartawan, sebelum meninjau Pasar Jl Irian untuk membuat konten pribadinya, Jumat terakhir Maret 2025.
