Seputarbabel.com, Babar – Sektor pertambangan paling dominan untuk pemulihan ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Pertimah secara umum jadi perhatian khusus Fraksi Partai Golkar DPRD Babel. Bahkan pada pandangan akhir fraksi, mereka terus menyuarakan agar royalti atas dana bagi hasil timah naik. Hanya saja ini belum menjadi tuntutan bersama, padahal ini harus diperjuangkan secara bersama.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Babel, Heryawandi disela – sela kegiatannya di Bangka Barat (Babar), kemarin (27/2/2025) sore menyampaikan hal ini. “Itu harusnya jadi konsentrasi kita, agar angka royalti untuk pertimahan naik. Fraksi Golkar selalu menyinggung soal itu pada pandangan akhir fraksi,” jelasnya.
Ia menjawab masalah ini, ketika ditanya soal aspirasi dari Aliansi Masyarakat Cinta (AMC) Babel. Ketika banyak saat ini desakan pansus dilakukan oleh masyarakat ke DPRD Babel. Padahal angka royalti saat ini sangat mungkin naik, ketika ada gerakan besar dari stakeholder dan rakyat. “Terakhir angka 7-8 persen peningkatan angka royalti timah sangat memungkinkan,” kata Iwan.
Ketua Komisi IV DPRD Babel ini sepakat, jika Gubernur Babel terpilih Hidayat Arsani akan menjadikan sektor pertimahan mengatasi kondisi perekonomian. “Karena hari ini faktanya masih seperti itu, dari sektor pertimahan bisa berdampak pada sektor lainnya. Sektor pertimahan akan berdampak pada pergerakan sektor lain untuk pertumbuhan ekonomi,” jawab mantan komisioner KPU di Babel ini.
Walau pun ia juga mengkritik pemerintah pusat, karena hitungan dana bagi hasil dari sektor pertambangan untuk Babel tidak punya angka pasti. Namun bila royalti timah naik maka peningkatan pendapatan akan terjadi di 7 Kabupaten/kota dan Provinsi.
Heryawandi pun memastikan jika dari dana bagi hasil sektor pertambangan bisa untuk mendorong kebutuhan anggaran di sektor lainnya. “Sektor pertanian butuh banyak suplai anggaran, begitu juga kesehatan, pariwisata dan infrastruktur. Fraksi partai Golkar akan selalu berjuang jika memang itu kepentingan daerah dan rakyat,” sambung mantan pimpinan DPRD Babel ini.
Ia menambahkan, jika kepentingan dunia usaha juga selalu diperhatikan Fraksi Partai Golkar. Karena selama ini dalam beberapa pembahasan di fraksi mereka juga kerab membahasnya. “Orientasi kita itu orientasi kerakyatan, orientasi untuk daerah bukan untuk kepentingan kapitalis. Jika memang tentang kepentingan rakyat, kepentingan untuk dunia usaha juga menjadi pemikiran kami ketika itu kepentingan daerah,” papar Iwan ketika ditanya soal pansus buka data kerusakan lingkungan.
