Sungailiat – Polemik kepemilikan Pulau Tujuh antara Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau kembali memanas. Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Babel, Ridwan, mendorong Gubernur Babel terpilih untuk mengambil langkah tegas.
“Jangankan Pulau Tujuh, Pulau Dua dan Pulau Toti pun sudah dicaplok Kepri. Ini soal kedaulatan laut yang makin tergerus,” kata Ridwan kepada detikBabel, Minggu (22/6/2025).
Ridwan menyebut akar persoalan bermula dari pemekaran wilayah dua dekade lalu. UU Nomor 27 Tahun 2000 mencantumkan Pulau Tujuh sebagai bagian dari Kabupaten Bangka. Namun, dalam UU 31 Tahun 2003, wilayah tersebut juga masuk dalam Kabupaten Lingga, Kepri.
“Dari sisi sosial ekonomi, masyarakat Pulau Tujuh lebih banyak ke Belinyu dan Bangka Barat. Penduduknya juga mayoritas orang Babel,” ujarnya.
Ia menyebut pihaknya melalui Blue and Green Community (BnG) pernah mengumpulkan data dan menyerahkannya ke Pemprov Babel.
“Semua data sudah kami tabulasikan dan serahkan. Tapi respons pemerintah waktu itu lemah. Sekarang saatnya Gubernur Babel yang baru bergerak,” tegas Ridwan.
Ridwan mendesak Pemprov menggugat secara resmi ke Kemendagri dan memastikan wilayah laut Babel tidak terus menyusut.
“Ini bukan cuma soal tapal batas, tapi soal harga diri daerah. Kalau terus diam, wilayah laut kita akan habis pelan-pelan,” pungkasnya.
