Seputarbabel.com, Bangka Barat – Rencana pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, dianggap akan membebani daerah. Panitia khusus (pansus) terkait pembentukan OPD di Bangka Barat (Babar) menolak dibentuk Dinas Pemuda dan Olahraga. Pansus berpendapat OPD baru akan menjadi beban anggaran belanjar Kabupaten Babar, karena akan menambah biaya rutin, belanja aparatur dan infrastruktu
Panitia khusus (pansus) perubahan kedua atas peraturan daerah (perda) nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Babar. Tidak setuju jika alasannya untuk meningkatkan prestasi, bidang pemuda dan olahraga harus dimekarkan menjadi dinas atau setingkatnya. Ini dikemukan di laporan kerja pansus Kamis (27/12/2019) tadi saat paripurna pengambilan keputusan 4 rancangan peraturan daerah.
Anggota DPRD, Dedi Egypti mengatakan jika pansus belum menyetujui usulan perencanaan terbentuknya dinas tadi saat membacakan laporan pansus di paripurna tersebut. “Belum dapat menyetujui dikarenakan penambahan anggaran yang akan menjadi beban daerah, Pansus menilai ini perlu dikaji kembali dan belum terlalu mendesak untuk segera dimekarkan menjadi dinas” bacanya.
Usai paripurna Ketua Pansus, Alha Agus menjelaskan jika memang perlu dana untuk peningkatan prestasi atlit. Tinggal ditambahkan saja anggaran bidang yang ingin dijadikan dinas oleh eksekutif. “Bukan belum tersedia (anggaran), tapi akan menjadi beban daerah (APBD) dan juga belum urgent pemekaran itu karena masih bisa ditangani” jawabnya.
Politisi PKS ini meminta Pemkab Babar berupaya meningkatkan pendapatan daerah. Sehingga jika kondisi anggaran berlebih akan muda membiayai belanja aparatur, belanja rutin dinas hingga biaya pembangunan infrastruktur. “Kalau Bangka Barat sudah hebat, PAD sudah meningkat, kita setuju, tapi sekarang kan belum,” tambah Alha.
Bupati Babar Markus mengatakan jika tetap menerima apa pun keputusan yang diambil legislatif sebagai wakil rakyat. Keinginan pihak eksekutif membentuk OPD baru menurutnya kinerja dinas lebih fokus dan komunikasi ke pemerintah pusat lebih mudah. “Oh tidak masalah, mungkin perspektif dewan begitu,” kata Markus kepada media ini.
