Seputarbabel.com, Pangkalpinang – PT Timah Tbk akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB), Senin (10/2/2020) di Jakarta. Bukan kali pertama PT Timah mengganti pengurus perseroan dalam forum RUPSLB. 17 April 2007, 14 Maret 2002 dan 31 Maret 1994 lalu, PT Timah telah melakukan RUPSLB untuk mengganti jabatan Dirut beserta jajaran Komisari.
Menjabat Direktur Keuangan PT Timah sejak 1991, Erry Riyana Hardjapamekas menggantikan Kuntoro Mangkusubroto sebagai Dirut PT Timah 31 Maret 1994. Erry pun diberhentikan dengan hormat, 14 Maret 2002 kemudian Dirut PT Timah dijabat Thobrani Alwi juga RUPSLB. 17 April 2007, Dirut PT Timah dipegang oleh Wachid Usman juga lewat RUPSLB, ia sebelumnya adalah Direktur Keuangan diera Thobrani.
Tapi sejak 1994 – 2007 jabatan Dirut PT Timah memang dipegang oleh kalangan direksi pada era Dirut sebelumnya. Ketika Wachid menjadi Dirut, Direktur SDM dan Umum tetap dijabata, Surawardi. Sedang Direktur Operasi Produksi Setyo Sardjono, Direktur Keuangan Krisna Sarif dengan Direktur Niaga dan Pengembangan Usaha Gatut Hari Prasetio.
Direksi diera sebelumnya, Ali Fauzi menjadi komisaris bersama, Fachri Ali dan Ismerda Lebang dengan Komisari Utama tetap Wimpy S Tjetje. Baru pada 2010 terjadi pergantian komisari dengan susunan direksi tetap. Dirut PT Timah tidak berasal dari kalangan pegawai karir atau mantan direksi era Dirut yang akan digantikan tidak terjadi ketika Wachid Usman digantikan Sukrisno.
Karena Sukrisno sebelumnya adalah Direktur Utama PT BA, ia tidak pernah punya ‘benang merah’ dengan PT Timah. Walau tidak lewat lewat RUPSLB. Hanya saja RUPS Tahunan 19 April 2012 di Ritz Carlton, menunjuk 5 direksi yang merupakan pegawai karir PT Timah. Untuk Komisaris independen menempatkan, Suryadi Saman selain mantan Wakil Gubernur ia juga mantan karyawan PT Timah.
Suryadi bersama Erfi Triassunu bertugas mengawasi kinerja direksi, Komisaris Utama dijabat Insmerda Lebang. Para pegawai karir yang menjadi direksi era Dirut Sukrisno adalah Abrun Abubakar, Direktur SDM dan Umum, Ahmad Rosidi, Direktur Keuangan, Purwijayanto Direktur Pengembangan Usaha, Dadang Mulyadi, Direktur Niaga dan Ahmad Subagja yakni Direkur Operasi Produksi.
Era Dirut Sukrisno, sebagai perusahaan plat merah memang diterpa berbagai ‘ujian’. Bukan hanya meningkatkan kinerja perusahaan yang dikerjakan Direksi saat itu. Mereka juga harus bersaing dengan perusahaan swasta lalu juga harus kerja keras menetralisir gejolak dalam tubuh perusahaan. Sebelum Sukrisno diganti Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, terjadi 2 kali pergantian Komisaris.
RUPS PT Timah menunjuk Hudarni Rani, sebagai Komisaris, 25 Maret 2014 lalu tahun berikutnya Fachri Ali menjadi Komisari Utama dan Emron Pangkapi mengganti posisi Hudarni Rani yang menjadi anggota DPD RI 2014 – 2019. RUPS tahun 26 Maret 2015 itu pun belum menggeser jajaran direksi, 7 April 2016 barulah dipimpin Komisaris Utama Fachri Ali jajaran direksi dilengser dengan, satu direksi tersisa.
RUPS tahun buku 2015 ini, memasukan Dirut Riza Pahlevi Tabrani, Emil Ermindra dan Muhammad Rizki sebagai direktur. Satu direksi era Sukrisno adalah Direktur Pengembangan Usaha, Purwijayanto. 28 April 2017, RUPS mengangkat Trenggono Sutioso sebagai Direktur Pengembangan Usaha dan Niagan bersama Alwin Albar Direktur Operasi Produksi. Alwin adalah representasi pegawai karir, namanya ikut ‘terseret’ ketika Arcandra Tahar ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri.
Sejarah baru kembali terjadi di PT Timah Tbk, 16 April 2018 RUPS digelar pertama kalinya oleh PT Timah sebagai anggota Holding BUMN Industri Pertambangan. Kini 65 saham dimiliki perusahaan induk, PT Indonesia Asahan Alumunium, RUPS pun kembali dilakukan 23 April 2019. Ini adalah momentum masuknya Purwoko menjadi Direksi dan mengganti komisaris Satriya Hari Prasetya dengan Bambang Sunarwibowo.
Forum RUPS 2019 ini kembali merubah nomenklatur direktorat pengembangan usaha dan niaga menjadi dua direktorat. Lalu direktorat sumber daya manusia (SDM) dan umum menjadi direktorat SDM. Hingga kini susunan Direksi hanya satu kali mengalami perubahan, itu pun hanya memasukan Purwoko. Berbeda dengan Dewan Komisaris, sejak RUPS tahun 2015 hingga 2019 terus terjadi perubahan.
