Seputarbabel.com, Pangkalpinang – AMC (Aliansi Masyarakat Cinta) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), kembali mendatangi fraksi di DPRD Babel, Jumat (28/02/2025) pagi. Mereka kembali memohon agar Pansus Buka Data Valid Kerusakan Lingkungan diakomodir Fraksi – Fraksi. Ketua Fraksi Gerindra Babel, Pahlivi Syahrum menerima langsung surat aspirasi tadi, diserahkan Ketua AMC Babel Kurnia Ramadani.
Kepada wartawan usai berdiskusi dengan Pahlivi, AMC Babel mengatakan. Jika dalam surat aspirasi Pansus Buka Data Kerusakan Lingkungan sengaja menggunakan kalimat memohon bukan meminta. “Ini karena kami ingin fraksi – fraksi tidak apriori atau bahkan beranggapan kami ingin substansi terkait penegakan hukum. Kami hanya minta DPRD meminta data – data valid terkait kerusakan lingkungan dari lembaga kompeten,” jelas Kurnia yang akrab disapa Dani ini.
AMC Babel bukan menginginkan pansus ini terkait tata kelola pertimahan atau hitung ulang kerugian negara. Tapi mampu hanya memberikan informasi kepada publik terkait data valid kerusakan lingkungan. “Sehingga kita sarankan agar memanggil beberapa instansi terkait kerusakan lingkungan dan data reklamasi. Bukan menghitung ulang dan kita sepakat soal penegakan hukum,” kata Dani.
Lalu kenapa penting bagi AMC Babel, DPRD menampilkan data kerusakan lingkungan ke publik. Karena akibat kegaduhan rusaknya lingkungan di Babel ini, berdampak pada perekonomian yang melambat. “Apalagi jika bicara kerusakan lingkungan ini harusnya dijawab dengan data valid. Sehingga akan memberikan kepercayaan publik global dan domestik terkait rusaknya lingkungan di Babel,” papar Dani.
Pahlivi kepada wartawan mengatakan tidak akan mengambil keputusan apa pun. “Kalau aspirasi dari masyarakat akan kami terima. Ruang ini harus dibuka oleh DPRD terutama fraksi Gerindra. Tapi ketika sudah bicara substansi persoalan (penegakan hukum). Apa yang disampaikan tadi kami fraksi Gerindra selalu tegak lurus dengan Ketum dan Fraksi di pusat,” paparnya.
Terkait kasus tata niaga pertimah Rp 271 T, Fraksi Gerindra sangat mendukung apa yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini. Karena itu seiring dengan Presiden Prabowo Subianto membangun Indonesia bersih dari korupsi. “Mereka walau belum Inkrah, sudah terbukti dalam putusan bersalah dan putusan banding pun naik. Ini menandakan pak presiden percaya dengan lembaga kejaksaan,” tutup Ketua Komisi I ini.
