SEPUTARBABEL. COM, BELITUNG – Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pembangunan kebun sawit seluas 200 hektar di Desa Selat Nasik memicu gelombang pertanyaan serius di tengah masyarakat. Warga menilai kerja sama tersebut belum disertai penjelasan terbuka terkait status lahan yang dijanjikan, mekanisme persetujuan desa, hingga legalitas perizinan usaha.
Desakan agar Kepala Desa segera membuka seluruh dokumen dan dasar hukum kerja sama pun menguat, demi menghindari potensi persoalan hukum dan konflik agraria di kemudian hari. Sejumlah warga mempertanyakan apakah rencana kerja sama tersebut telah melalui Musyawarah Desa dan mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta peraturan desa tentang pengelolaan tanah desa.
Tak hanya itu, publik juga meminta kejelasan mengenai status 200 hektar lahan yang disebut dalam MoU — apakah merupakan tanah kas desa, milik masyarakat, atau masuk dalam kawasan tertentu yang memerlukan izin khusus dari pemerintah.
Isu yang beredar bahwa telah terbit surat keterangan tanah seluas 100 hektar atas nama warga setempat sehingga memunculkan pertanyaan apakah kepala desa telah mendapat kuasa dari pemegang surat keterangan tanah tersebut untuk mewakili masyarakat dalam penandatanganan MoU.
Aspek legalitas perizinan usaha perkebunan juga menjadi sorotan. Masyarakat menilai transparansi diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan investasi berjalan sesuai aturan, termasuk izin lokasi, persetujuan lingkungan, serta jaminan kepastian hukum bagi warga yang dijanjikan skema plasma 20 persen.
Upaya konfirmasi sudah dilakukan, Kepala Desa Selat Nasik belum memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum dan proses yang melandasi penandatanganan MoU tersebut. Masyarakat masih menunggu penjelasan resmi untuk memastikan bahwa kepentingan mereka terlindungi.
Cerita Sawit di Pulau Selat Nasik: Solusi atau Kemunduran?
Pulau Selat Nasik, Belitung, telah menjadi sorotan karena rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit seluas 1.000 hektare. Apakah ini solusi bagi kemajuan ekonomi masyarakat atau justru kemunduran bagi lingkungan dan kehidupan sosial mereka?
Sebagai sebuah proyek investasi, perkebunan kelapa sawit dapat membawa pendapatan bagi pemerintah dan masyarakat. Namun, kita tidak boleh mengabaikan dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul. Deforestasi, kehilangan biodiversitas, dan konflik lahan adalah beberapa isu yang harus dipertimbangkan.
Pemerintah harus memastikan bahwa proyek ini tidak merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan mereka terlindungi. Diversifikasi ekonomi juga harus didorong untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis tanaman.
Kita harus mempertimbangkan dengan hati-hati apakah proyek ini benar-benar solusi bagi kemajuan ekonomi masyarakat atau justru kemunduran bagi lingkungan dan kehidupan sosial mereka.
