Seputarbabel.com, Pangkalpinang – Wakil Bupati Bangka Barat (Babar), Bong Ming Ming memastkan tidak akan memperpanjang polemik dengan Gerindra. Ia memastikan tidak pernah mempolitisasi polemik Hutan Tanam Industri (HTI) PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS). Bahkan dirinya saat menjadi Dewan hingga Wabup, sejalan dengan Erzaldi Rosman, soal HTI BRS.
Itu disampaikan Bong Ming Ming ketika menghubungi media ini tadi sore, Selasa (30/07/2024). Mengatakan dirinya tidak perna mengatakan jika Erzaldi (selaku Gubernur 2017 – 2022) adalah ‘aktor’ izin HTI PT BRS terbit. “Dak pernah ku bilang pak Erzaldi, kalau rekomedasi Gubernur menghentikan sementara HTI di Babar itu ada,” jelasnya.
Kemudian dijelaskan Bong Ming Ming, ketika masih menjadi anggota legislatif Provinsi dari fraksi PKS. Ia mengawal dan sejalan dengan Erzaldi saat itu, soal HTI di Babar. “Rekomendasi pansus dan Gubernur saat itu sama, meminta izin HTI dihentikan sementara,” ungkapnya.
Makanya, terkait pernyataannya yang membuat Erzaldi dinilai sebagai ‘aktor’ perizinan HTI. Juga kalimat, “artinya sudah direkomendasikan pak Gubernur perpanjangan perizinan PT BRS pada waktu itu,” di laman buletin ekspres. Keduanya dibantah Bong Ming Ming.
“Ku dak paham, kalau ku bicara begitu, cuba nanti tanya yang hadir mungkin ku nih lah tue (pikun, red),” jawab Bong Ming Ming seraya tersenyum. Ia juga meminta agar semua pihak berhenti melakukan politisasi HTI di Babar. “Stop mempolitisasi HTI Babar ini,” pinta Bong Ming Ming.
Iya yakin tidak membuat pernyataan ke media jika Erzaldi merekomendasi izin HTI PT BRS, apalagi Gubernur memberi izin. Itu karena semasa memperjuangkan penolakan HTI di DPRD Babel, mereka selalu sejalan. “Gubernur tidak bisa, mengeluarkan izin kementerian. Soal HTI ini Gubernur sejalan dengan anggota dewan. Menghentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” jelas Bong Ming Ming.
Terkait ‘serangan’ kepada dirinya oleh H Oktoraszari, sekretaris DPC Gerindra Babar. Bong Ming Ming tidak mau mempermasalahkan lebih lanjut. “Wajar (DPC Gerindra bersikap), karena mereka membaca koran. Kalau secara pribadi tidak pernah ada masalah,” tuturnya.
Erzaldi tegas membantah tuduhan kalau ia adalah aktor izin HTI PT BRS terbit. “Selama menjabat sebagai Gubernur Babel dari 2017 hingga 2022, saya telah meminta kepada pihak kementerian untuk mencabut izin HTI PT BRS,” katanya.
Surat nomor 522/0013/Dishut, 22 Januari 2018 juga mengusulkan pencabutan izin HTI BRS. Dalam surat ini dituangkan, berdasarkan aspirasi masyarakat dari 6 kecamatan dan 39 desa di Kabupaten Bangka Barat. “Informasi yang berkembang saat ini sangat keliru dan tidak berdasar.” cetus Erzaldi.
Surat nomor : 522/0326/DLHK, 9 Mei 2022, menyebutkan bahwa PT BRS belum melaksanakan kewajiban kemitraan dengan masyarakat. “Surat – surat ini menunjukkan komitmen kami untuk mendukung keinginan masyarakat Bangka Barat,” kata Erzaldi.
Erzaldi berharap masyarakat Bangka Barat dapat memahami fakta sebenarnya dan tidak terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. “Kami sudah berusaha membantu masyarakat dengan mengusulkan pencabutan izin HTI tersebut kepada kementerian,” tutupnya.
