PANGKALPINANG,SEPUTARBABEL.COM – Gagasan hilirisasi timah berbasis pertambangan rakyat mencuat dalam acara buka puasa bersama yang digelar di Hotel Aston Bangka, Pangkalpinang, Rabu (11/3/2026).
Kegiatan itu dihadiri Komisaris Utama PT Mitra Stania Prima (MSP) Harwendo Adityo Dewanto bersama sejumlah awak media dan tokoh masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bangka sekaligus Pemuda Pelopor IPR Desa Perlang, Ahmad Wahyudi, menyampaikan ide pengelolaan wilayah pertambangan rakyat (WPR) secara berkelanjutan.
Wahyudi menjelaskan, wilayah WPR di Desa Perlang memiliki potensi yang cukup besar untuk dikelola secara legal dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Dari total sekitar 74 hektare lahan WPR, sekitar 4,9 hektare di antaranya disebut sudah siap untuk dikelola.
Menurutnya, salah satu konsep yang dapat diterapkan adalah pembangunan “dapur mini”, yakni instalasi peleburan pasir timah berskala kecil di tingkat desa.
“Tangan-tangan masyarakat kita sebenarnya sudah terampil dalam aktivitas penambangan. Namun tanpa sistem dan wadah yang jelas, potensi itu seringkali justru masuk ke aktivitas ilegal,” kata Wahyudi.
Ia menjelaskan, melalui konsep dapur mini, pasir timah yang dihasilkan penambang rakyat dapat langsung diolah di desa menjadi produk bernilai lebih tinggi sebelum masuk ke rantai industri yang lebih besar.
Dengan demikian, hasil tambang rakyat tidak lagi keluar secara tidak resmi, tetapi dapat dikelola secara legal dan terintegrasi dengan industri.
Dalam kesempatan itu, Wahyudi juga berharap PT Mitra Stania Prima dapat berperan sebagai “bapak asuh” bagi pengelolaan tambang rakyat tersebut.
Menurutnya, keterlibatan perusahaan diperlukan untuk membangun sistem yang lebih tertata, mulai dari proses penambangan hingga pemasaran hasil produksi.
“Kalau setiap desa memiliki dapur mini yang terintegrasi, maka kita tidak lagi bicara soal kebocoran hasil tambang. Kita bicara tentang kedaulatan ekonomi masyarakat di daerah penghasil,” ujarnya.
Diskusi yang berlangsung dalam suasana buka puasa bersama itu menjadi ruang bertukar gagasan mengenai masa depan pertambangan timah di Bangka Belitung.
Harapannya, pengelolaan tambang rakyat ke depan dapat berjalan secara legal, transparan, serta memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di daerah penghasil timah.
Wahyudi menegaskan, konsep tersebut merupakan upaya untuk mendorong penambang rakyat agar dapat bekerja secara legal dan berkelanjutan.
“Yang kita dorong adalah bagaimana penambang rakyat bisa bekerja secara sah, terorganisir, dan hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa. Jika sistem ini berjalan, maka ekonomi rakyat akan tumbuh tanpa harus terjebak dalam praktik ilegal,” tegasnya
