Belitung, seputarbabel.com – Ribuan hektare hutan produksi (HP) dan sebagian Hutan Konservasi (HK) di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah dialihfungsikan menjadi kebun kelapa sawit secara ilegal.
Menurut data dari Unit UPTD KPHL Belantu Mendanau sedikitnya ribuan hektar lahan hutan lindung dan hutan produksi di empat kecamatan yaitu Sijok, Badau, Membalong, dan Kecamatan Tanjungpandan telah ditanami sawit oleh petani mandiri maupun perusahaan. Padahal, kawasan-kawasan tersebut secara hukum tidak boleh dialihfungsikan untuk perkebunan sawit.
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKPKH) Provinsi Bangka Belitung telah turun tangan untuk menertibkan alih fungsi kawasan hutan di dua Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Sebagai bagian dari penegakan hukum, Satgas PKH melakukan penyegelan terhadap beberapa lahan di Kecamatan membalong, yang masuk dalam kawasan hutan lindung.
Batasan Hukum: Mana Lahan yang Boleh Ditanami Sawit?
Kawasan Hutan
Menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa kawasan hutan (hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi) tidak boleh digunakan untuk kegiatan selain fungsi pokoknya. Penanaman sawit hanya dapat dilakukan setelah kawasan hutan dilepaskan menjadi Area Penggunaan Lain (APL). Pelepasan kawasan hutan diatur lebih lanjut melalui PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
Area Penggunaan Lain (APL)
APL adalah wilayah di luar kawasan hutan yang sudah diperuntukkan untuk pembangunan di luar fungsi kehutanan. Di APL, penanaman sawit diperbolehkan sesuai dengan izin usaha perkebunan.
Hutan Produksi Konversi (HPK)
Menurut PP No. 23 Tahun 2021, HPK adalah kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi non-kawasan hutan untuk penggunaan lain. Agar sah ditanami sawit, HPK harus dilepaskan dulu melalui proses pelepasan kawasan hutan. Setelah dilepas menjadi APL, baru boleh ditanami sawit.
Hutan Terdegradasi
Walaupun hutan tersebut rusak, jika status hukumnya masih kawasan hutan, tetap tidak boleh langsung ditanami sawit. Harus ada perubahan status atau pelepasan terlebih dahulu.
Keterlibatan Oknum ASN dan Pengusaha Ternama dalam tulisan artikel Babelterkini.com dengan judul Sawit Ilegal di Kawasan Hutan : Oknum ASN Terlibat, Nama Pengusaha Juga Mencuat.
Sumber internal menyebut keterlibatan salah satu oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung berinisial BK, yang diduga menjadi salah satu aktor dalam jual beli lahan di kawasan hutan konservasi. Selain itu, terdapat deretan nama pengusaha ternama di Belitung yang disebut memiliki kebun sawit di area hutan produksi,
Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah masuk ke wilayah Belitung dan melakukan penyitaan lahan di Belitung Timur dan Desa Bantan. Fokus mereka saat ini mengarah ke kawasan hutan konservasi di Belitung. Total luas kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali oleh negara melalui penyitaan mencapai 1.098,89 hektare.
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi atau bantahan resmi dari pihak-pihak yang disebut. Oknum ASN berinisial BK belum memberikan tanggapan setelah dikonfirmasi. Panggilan telepon dan pesan konfirmasi yang dilayangkan redaksi belum direspons.
Peran Penting Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Dalam rangka melindungi kawasan hutan dan memperbaiki tata kelola pemanfaatannya, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Satgas PKH memegang peran penting.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan kawasan hutan di Indonesia. Berikut beberapa peran penting Satgas PKH:
1. Satgas PKH bertugas mengembalikan kawasan hutan yang telah beralih fungsi atau digunakan untuk kegiatan ilegal, seperti perkebunan sawit ilegal.
2. Satgas PKH memiliki wewenang untuk menghentikan kegiatan ilegal di kawasan hutan, seperti penebangan liar, perambahan hutan, dan lain-lain.
3. Satgas PKH melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan untuk mencegah terjadinya kegiatan ilegal dan memastikan bahwa kawasan hutan digunakan sesuai dengan fungsinya.
4. Satgas PKH bekerja sama dengan instansi lain, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran di kawasan hutan.
5. Satgas PKH juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan kawasan hutan.
Dengan peran-peran tersebut, Satgas PKH dapat membantu menjaga dan melestarikan kawasan hutan di Indonesia, serta memastikan bahwa kawasan hutan digunakan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
