https://seputarbabel.com/wp-content/uploads/2023/11/IMG-20231120-WA0032.jpg

Satpol PP Kota Pangkalpinang Tegur Pedagang Kaki Lima Hingga Pengusaha Mebel Jati Ilegal

Pangkalpinang-Satuan polisi pamong praja kota Pangkalpinang melakukan sidak ke dua kecamatan Taman sari dan Kecamatan Rangkui. Sidak ini dilakukan karena ada laporan dari masyarakat melalui kecamatan.

Dari pantauan awak media dilapangan bersama Satpol PP, melakukan pendataan pedagang kaki lima hingga usaha perumahan yang bermasalah dengan pemanfaatan lahan dan perijinan usaha. Selasa, (20/2)

Camat Rangkui Harri Munandar saat kami temui ketika bersama Satpol PP di seputaran jalan Jembatan 12 mengatakan. Kami sengaja melapor ke Satpol pp kota Pangkalpinang untuk menindak pedagang yang berjualan di sepanjang trotoar Jembatan 12.

“Hampir setiap hari jumlah pedagang kaki lima di trotoar sepanjang jembatan 12 makin bertambah banyak, ” katanya

Ia mengakui bahwa dirinya baru 20 hari bertugas sebagai Camat di kecamatan Rangkui, tapi ia ingin menata ulang para pedagang kaki lima disepanjang jalan kolong retensi kacang pedang.

“Kami akan mempercantik penampilan kecamatan Rangkui dengan menatap pedagang kaki lima, agar menjadi sebuah destinasi wisata baru di kecamatan Rangkui,” Sebutnya

Tidak hanya itu saja Satpol pp kota Pangkalpinang juga menindak lanjuti laporan dari kecamatan pangkal Balam tentang adanya sebuah usaha kayu jati di daerah kelurahan Ketapang.

“Berdasarkan laporan masyarakat bahwa usaha jati tersebut tidak memiliki izin usaha,” ujar Juan Sekertaris camat Pangkal Balam.

Kami pun memenuhi pemilik usaha jati tersebut bernama Udin jati menyebutkan kami sudah pernah mencoba mengurus izin usaha miliknya tersebut.

“Kita terkendala oleh salah satu warga yang tidak mau menandatangani surat izin usaha tersebut,” ungkapnya

Kepala bidang penindakan perundang undangan daerah Dedi Aldriyansyah yang juga hadir dalam sidak tersebut menegaskan bahwa saat ini kami dari Satpol pp kota Pangkalpinang menindaklanjuti laporan yang masuk ke kami.

“Sidak kali ini sifatnya hanya himbauan dan pendataan saja, belum ada sanksi,” tegasnya

Ia berharap dengan adanya teguran tersebut para pelaku usaha baik kaki lima maupun skala besar bisa menaati peraturan pemerintah daerah kota Pangkalpinang.

“Jika tidak di tanggapi maka kami akan melakukan tindakan berikutnya hingga melakukan pembongkaran dan penutupan usaha tersebut,” pungkasnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *