Bangka,Seputarbabel.com — DPRD Kabupaten Bangka mengadakan rapat Paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023. Rapat juga mencakup penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan pembentukan Pansus. Kamis (31/8/23)
Rapat dipimpin ketua DPRD, Iskandar, dan dihadiri Bupati Bangka, Mulkan SH.MH, juga Wakil Ketua I DPRD Bangka M.Taufik Korianto SH.MH, Wakil Ketua II Rendra Basri B.Sc, Forkopimda Kabupaten Bangka, Kepala OPD Pemkab Bangka, serta berbagai pihak terkait lainnya.
Iskandar dalam sambutannya mengatakan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD kabupaten Bangka tahun anggaran 2023 telah disampaikan oleh bupati Bangka melalui rapat paripurna tanggal 18 agustus 2023 yang lalu,
” Terhadap perubahan KUA dan PPAS APBD tersebut telah dilakukan pembahasan oleh badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah kabupaten Bangka sehingga mencapai kesepakatan untuk dikukuhkan dengan nota kesepakatan yang akan ditandatangani dalam rapat paripurna pada hari ini,” ungkap Iskandar
Selanjutnya adalah penyampaian tiga Raperda, termasuk satu raperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda Kabupaten Bangka tahun 2023, satu pencabutan peraturan daerah, dan satu lagi rancangan peraturan daerah dari inisiatif DPRD.
” Raperda tersebut berjudul rancangan peraturan daerah kabupaten Bangka tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pencabutan peraturan daerah nomor 11 tahun 2011 tentang izin belajar dan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten Bangka, dan peraturan daerah nomor 10 tahun 2015 tentang penyelenggaraan perizinan di Kabupaten Bangka dan Rancangan peraturan daerah perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan darat,” ungkap Iskandar
Bupati Bangka, Mulkan, dalam pidatonya mengungkapkan penghargaannya kepada DPRD atas kesepakatan yang dicapai dalam perubahan KUA dan PPAS ini. Ia mengharapkan adanya kebijakan yang berpihak pada perbaikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam perubahan tersebut.
” Penandatanganan perubahan KUA dan PPAS, rapat paripurna ini juga mencakup penyampaian tiga Raperda, yang diharapkan dapat dibahas bersama oleh DPRD dan pihak eksekutif terkait. Agar ketiga Raperda ini dapat segera dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka,” tutur Mulkan
