Seputarbabel.com, Pangkalpinang – Kondisi anomali tata niaga pertimahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) membuat harga timah di tingkat penambang rakyat tertekan. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2026, tentang perbaikan tata kelola pertambangan timah. Justru belum menjadi solusi untuk perbendaan harga beli ditingkat penambang.
Tokoh Pemuda Babel, Fahrizan merasa perlu menyampaikan kondisi kekinian di tingkat penambang tersebut. Sehingga dapat menjadi perhatian pemangku kebijakan, mengingat “ketakutan” di tingkat penambang berdampak langsung tertekannya harga jual timah rakyat dengan selisih Rp 200 ribu perkilo dibanding harga wajar.
“Kalau diasumsikan, volume transaksi 10 ribu ton perbulan, dengan selisih harga 200 ribu perkilo, maka potensi selisi nilai ekonomi capai 2 triliun setiap bulan,” ungkap Fahrizan alias Buntuk, sekretariat Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Babel kepada media ini.
Buntuk tidak menjelaskan lebih lanjut, apa penyebab rakyat penambang kembali tidak memiliki kepastian hukum. Padahal Perpres Nomor 79 Tahun 2026 diterbitkan bulan Agustus ini, salah satunha lahir agar rakyat penambang tidak berada di rana abu – abu.
“Uang sebesar Rp2 triliun itu, manakala masuk ke nadi perekonomian Kepulauan Bangka Belitung, tentu akan sangat menyegarkan kehidupan ekonomi masyarakat yang saat ini sedang terpuruk,” sambung Buntuk.
Ia memaparkan proyeksi akumulasi dana tersebut dalam kurun waktu satu tahun, Rp 24 triliun. Disinyalir selisi tadi kerap dijadikan biaya koordinasi atau fee oleh para pelaku tambang ilegal. “Potensi selisi ini seharusnya milik rakyat penambang dan jadi potensi ekonomi daerah,” ungkap Buntuk.
Akan tetapi akibatnya aktivitas tambang rakyat adalah kegiatan ilegal. Maka potensi 24 triliun ini masuk ke kantong para oknum dari mulai aparat penegak hukum dan aparatur desa hingga pemerintah daerah. Bahkan onkum media hingga oknum dari perusahaan, seperti PT Timah Tbk.
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah serius bagi seluruh pemangku kepentingan di Negeri Serumpun Sebalai. Tata kelola pertimahan harusnya berpihak untuk masyarakat Babel agar sejahtera dan bahagia. Kesejahteraan rakyat dan pendapatan resmi daerah Babel masih bersumber potesi sumber daya mineral timah.
“Hitungan Rp24 triliun itu baru asumsi dari sektor penambangan ilegal di luar pungutan resmi seperti pajak dan royalti negara. Jika uang Rp2 triliun per bulan itu dibagi rata dengan asumsi jumlah penduduk Bangka Belitung sebanyak 1,3 juta jiwa. Nah apakah masyarakat sudah merasakan dampak ekonomi dari ekploitasi dan eksplorasi,” papar Buntuk.
