Jakarta,Seputarbabel.com — Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof Yuddy Chrisnandi, menegaskan bahwa gubernur merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah.
Karena itu, kata Prof Yuddy, gubernur harus searah dan sinkron dengan program pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat.
“Gubernur atau kepala daerah tingkat provinsi adalah instrumen kelembagaan pembangunan yang menjadi kepanjangan Pemerintah Pusat. Maka programnya harus sejalan dengan rencana besar pembangunan nasional,” kata Prof Yuddy, Senin (5/1/2026).
Ketua Dewan Pakar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) itu menyebutkan, pelaksanaan program nasional membutuhkan keterpaduan kebijakan serta garis komando yang jelas dari pusat hingga ke daerah. Menurutnya, hal tersebut penting agar pembangunan berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
Oleh sebab itu, Prof Yuddy menilai gubernur idealnya merupakan figur pilihan Presiden yang memiliki kemampuan manajerial birokrasi serta kepemimpinan yang kuat.
“Gubernur adalah pembantu Presiden setingkat menteri yang bertugas menyukseskan pembangunan nasional di wilayahnya, sekaligus mengoordinasikan kepala daerah kabupaten dan kota,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prof Yuddy berpandangan mekanisme penunjukan atau pemilihan gubernur oleh Presiden dengan persetujuan DPRD Provinsi dapat memperkuat efektivitas pemerintahan.
Persetujuan DPRD, menurutnya, berfungsi sebagai bentuk check and balances sekaligus memberikan legitimasi politik di daerah.
“Persetujuan DPRD penting agar calon gubernur yang diajukan Presiden memperoleh dukungan moral yang kuat dan benar-benar dapat diterima di wilayahnya,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa calon gubernur ideal adalah putra daerah yang memiliki ketokohan dan integritas.
“Idealnya putra daerah yang dikenal luas, berintegritas, dan mampu menjembatani kepentingan pusat dan daerah,” tutup Prof Yuddy.(*)
