Pangkalpinang,Seputarbabel.com – Aksi damai yang digelar Aliansi Rakyat Penambang di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (10/9/2025), menyisakan pesan kuat. Bukan sekadar unjuk rasa, melainkan forum dialogis antara penambang rakyat dengan wakil rakyat serta pejabat terkait.
Di tengah ratusan penambang yang duduk lesehan di lantai ruang pertemuan, sosok Wahyudi, tokoh asal Desa Perlang sekaligus pelopor Izin Pertambangan Rakyat (IPR), tampil menonjol sebagai juru bicara. Dengan suara lantang dan gaya orasi lugas, ia menyoroti ketidakadilan yang dialami masyarakat tambang di Bangka Belitung.
“Masyarakat kita sering hanya jadi penonton di tanah sendiri, sementara hasil bumi dieksploitasi tanpa memberi manfaat yang adil,” tegas Wahyudi, disambut sorakan dan anggukan setuju para penambang.
Mengenakan kaos hitam bertuliskan ZACKLABEL 07 dan topi pancing krem, Wahyudi berulang kali menunjuk ke arah spanduk yang terbentang di belakangnya. Spanduk itu bertuliskan: “Kami Warga Desa Batu Beriga Mendukung Penambangan PT Timah Apabila Masyarakat Dilibatkan.”
Menurutnya, keterlibatan masyarakat bukan hanya soal keadilan ekonomi, tetapi juga tanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan.
“Kami datang bukan untuk ribut, kami hanya ingin kejelasan. Siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan? Kami ingin dilibatkan dan berpartisipasi,” ujarnya.
Lebih jauh, Wahyudi mengusulkan IPR sebagai solusi permanen. Ia menilai legalisasi melalui IPR dapat mengakhiri praktik tambang ilegal sekaligus mengangkat kesejahteraan penambang kecil.
“Dengan IPR, pemerintah bisa tahu siapa yang menambang, di mana lokasinya, dan bagaimana limbah dikelola. Kerusakan lingkungan bisa ditekan, pendapatan daerah juga meningkat,” jelasnya.
Gagasan itu sontak mendapat dukungan dari peserta aksi. Mereka berharap DPRD segera menindaklanjuti petisi yang diserahkan sebagai penutup pertemuan tersebut.
