Ormas dan OKP Bangka Buat Mosi Tidak Percaya Terhadap Kinerja Bawaslu 

Bangka, Seputarbabel.com – Puluhan organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi kepemudaan (OKP) di Kabupaten Bangka mengadakan rapat untuk membahas mosi tidak percaya terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka. Rapat tersebut diadakan pada Kamis (1/8/24) di Kantor DPD KNPI Bangka, terkait dengan sengketa perolehan suara salah satu calon legislatif (caleg) dari PDIP.

Ketua DPD KNPI Bangka, Adi Putra, menyatakan bahwa rapat ini bertujuan untuk menyatukan suara dari berbagai organisasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Bangka. “Kami telah sepakat dengan LSM, ormas, dan OKP lainnya terkait mosi tidak percaya atas kinerja Bawaslu Bangka. Kami sepakat bahwa Bawaslu telah melampaui kewenangannya dengan keputusan-keputusan yang mereka ambil, yang menyebabkan kegaduhan di masyarakat dan merusak harkat martabat orang lain,” ujar Adi Putra.

Adi Putra menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum ketua Bawaslu Bangka telah menyalahi aturan yang berlaku. “Kami melihat adanya pelanggaran aturan yang dilakukan oleh oknum komisioner Bawaslu. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena dapat mempengaruhi jalannya pilkada mendatang,” tambahnya.

Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan dari ormas dan OKP. Mereka menyatakan keprihatinannya terhadap situasi saat ini dan berharap adanya tindakan tegas dari pihak terkait untuk memastikan integritas pemilu terjaga.

Menurut Adi Putra, evaluasi terhadap Bawaslu Kabupaten Bangka sangat penting dilakukan. “Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa Bawaslu menjalankan fungsinya dengan baik dan tidak memihak, demi terwujudnya pilkada yang jujur dan adil,” katanya.

DPD KNPI Bangka menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait guna menjaga pelaksanaan pemilu yang bebas, aman, dan kondusif.

“Rapat ini menjadi langkah awal kami (Ormas dan OKP) dalam upaya menciptakan pilkada yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Bangka,” tutur Adi mengakhiri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *