Jakarta, Seputarbabel.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merespons positif usulan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bangka Belitung (Babel) terkait pengerukan dan pengelolaan alur pelayaran masuk ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat.
Dalam rapat yang berlangsung selama dua jam pada Kamis (27/2/25), Katimja AKP4 KKP, Marezo, menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghambat aktivitas penambangan timah di Muara Jelitik.
Menurutnya, solusi terbaik adalah memastikan aktivitas tersebut dilakukan sesuai kajian lingkungan agar dampak sedimentasi tidak mengganggu jalur pelayaran nelayan.
“Saat ini ada kesan bahwa KKP menghalangi penambangan, padahal fokus utama kami adalah bagaimana memastikan semua berjalan sesuai aturan tanpa merugikan pihak lain,” ujar Marezo.
Ketua DPD HNSI Babel, Ridwan, menegaskan pentingnya regulasi yang mengatur pengerukan dan reklamasi alur pelayaran pelabuhan perikanan. Ia juga mengusulkan optimalisasi pemanfaatan material hasil pengerukan agar dapat memberi manfaat bagi sektor lain.
“Jika regulasi ini diterbitkan, maka aktivitas penambangan pemegang IUP Timah bisa berjalan berdampingan dengan kegiatan kepelabuhanan perikanan di PPN Sungailiat,” ungkap Ridwan.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa tidak perlu ada polemik terkait penambangan PT Timah dan mitranya, selama tidak menghambat operasional kapal nelayan.
“Saya yakin PT Timah sudah memiliki kajian lingkungan yang komprehensif untuk mengatasi dampak dari penambangan tersebut,” tambahnya.
Meski tidak dalam kapasitas memberikan rekomendasi teknis, HNSI Babel tetap menekankan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran nelayan harus menjadi prioritas utama.
KKP mengapresiasi usulan HNSI Babel dan berjanji segera menindaklanjutinya ke Menteri KKP.
“Kami sangat menghargai masukan dan solusi yang telah diberikan. Ini akan segera kami teruskan ke pimpinan,” ujar Marezo.
Sebagai langkah konkret, KKP mengundang HNSI Babel untuk hadir dalam pertemuan lanjutan pada 6 Maret 2025. Pertemuan ini juga akan melibatkan Pemkab Bangka, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, DPRD, serta PT Timah guna membahas strategi terbaik dalam pembangunan dan pengelolaan kelautan serta perikanan di wilayah tersebut.
