SEPUTARBABEL.COM, BELITUNG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani memimpin rapat koordinasi (rakor) kepala daerah se-Babel yang digelar di Ruang Sidang Pemkab Belitung, Senin, 12 Januari 2026.
Rakor tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah, di antaranya Bupati Belitung, H Djoni Alamsyah Hidayat, Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten, Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, Bupati Bangka Barat Markus, serta Wali Kota Pangkalpinang Prof H Saparudin.
Sementara kepala daerah lainnya mengikuti rakor melalui perwakilan pejabat masing-masing.
Kegiatan diawali dengan pemutaran video capaian kinerja Gubernur Babel selama delapan bulan masa kepemimpinannya.
Dalam sambutannya, Hidayat menegaskan bahwa rakor menjadi momentum evaluasi sekaligus penataan ulang pembangunan daerah mulai awal 2026.
“Masih banyak hal yang perlu dibenahi. Januari 2026 ini kita mulai langkah baru agar pembangunan lebih terarah,” ujar Hidayat.
Ia menyampaikan sejak awal menjabat, fokus utama pemerintah provinsi adalah pembenahan kinerja organisasi perangkat daerah (SKPD) agar lebih profesional dan berorientasi pada kerja nyata, bukan kepentingan politik.
Menurutnya, perbaikan kinerja saat ini telah mencapai hampir 80 persen.
Selain itu, Hidayat juga menekankan pentingnya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi Babel pada 2025 masih berada pada kategori sedang, sehingga diperlukan langkah konkret agar kesejahteraan masyarakat meningkat.
“Saya minta seluruh bupati dan wali kota benar-benar fokus pada penguatan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Usai pembukaan, rakor dilanjutkan dengan pemaparan capaian kinerja tahun 2025 serta rencana kerja 2026 dari masing-masing kepala daerah.
Setelah melalui pembahasan panjang, forum menyepakati 12 poin komitmen bersama yang ditandatangani seluruh kepala daerah dan gubernur.
Salah satu poin utama dalam kesepakatan tersebut adalah pembangunan industri hilirisasi di berbagai sektor.
Hidayat menyebut, seluruh kebijakan daerah ke depan akan diarahkan untuk mendukung pengembangan industri hilir.
“Semua urusan, mulai dari kesehatan, MBG, pertambangan hingga perizinan, akan kita arahkan ke industri hilirisasi,” jelasnya kepada awak media.
Sebagai tindak lanjut, Hidayat menegaskan Pemprov Babel akan membatasi perizinan pertambangan, termasuk pasir kuarsa, kaolin, hingga timah. Kebijakan ini bertujuan mendorong pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah di dalam daerah.
“Kita tidak mau lagi hanya menjual bahan mentah. Pasir dan kaolin sebisa mungkin kita stop, yang dikirim nanti sudah dalam bentuk produk jadi,” katanya.
Menurut Hidayat, pengembangan industri hilir tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi komoditas, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di kabupaten dan kota.
Ia mengakui bahwa tidak seluruh kewenangan perizinan berada di tangan pemerintah provinsi, khususnya sektor timah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Oleh karena itu, Hidayat berencana menemui Menteri ESDM untuk membahas peluang pengembangan industri hilir timah di Babel.
“Kita ingin punya industri besar di daerah sendiri. Sudah puluhan tahun kita punya timah, tapi belum mampu membangun industrinya. Ini yang akan kita perjuangkan,” katanya. (SeputarBabel.com)
