Seputarbabel.com, Pangkalpinang – Kebijakan Block Seat berlaku kepada seluruh maskapai bagi enam pejabat Forkopimda. Ini dilakukan karena dibeberapa momen, kursi untuk penerbangan Pangkalpinang-Jakarta penuh. Langkah Gubernur Babel, Hidayat Arsani, sebagai representasi pemerintah pusat di daerah ini dianggap wajar.
Salah satu tokoh pemuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Fahrizan. Membalas pernyataan Tokoh Perjuang Provinsi, Agus Adaw karena mengkritisi wacana kebijakan Block Seat. “Forkopimda dan Gubernur itu kaki tangan pemerintah pusat. Jadi wajar harus punya kepastian ketika dipanggil tugas ke Jakarta,” jawabnya menjawab panggilan dari media ini.
Ia justru melihat Agus Adaw terlalu lebai sikapi wacana kebijakan Gubernur Babel tadi. Bahkan alasan penolakan tidak masuk akal, tendensius dan bias. “Kalau Pemprov mampu beli pesawat gak akan nunggu kando kita bicara. Lagian gak ada hubungan antara kebijakan Block Seat dan Gubernur Babel perlu jubir. Kando itu jangan – jangan bukan mengkritik tapi bawa pesanan dari sponsor?,” tanya pria yang akrab disapa Buntuk ini.
Kursi penuh untuk semua maskapai tujuan Jakarta dari Bandara Depati Amir, bahkan bisa terjadi lebih satu hari. Buntuk mencontohkan saat usai tradisi Ceng Beng, pasti penerbangan Pangkalpinang – Jakarta dan Pangkalpinang – Palembang penuh.
“Bagaimana jika saat itu ada panggilan dan koordinasi insidentil. Wajib hadir apa itu Gubernur, Kapolda atau Kajati. Karena ini ada garis hirarki akan menggangu komunikasi dan mengganggu hubungan mereka sebagai kaki tangan di daerah,” papar pria yang mengaku adik ideologisnya Gubernur Babel ini.
Ia menambahkan, langkah Gubernur Babel itu sudah sangat benar. Karena itu adalah upaya Pemprov Babel, berikan kepastian perjalanan dinas mereka lancar. Rapat koordinasi juga bahas mekanisme teknis pemesanan, pencatatan daftar pejabat yang berhak dan koordinasi dengan pihak maskapai.
“Kebijakan Block Seat Gubernur Babel, gak salah. Salah itu kalau kanda kita mau adik asuhnya jadi jubir tapi gak punya NIP. Gak salah juga kalau Block Seat untuk pimpinan pada Forkopimda. Itu salah kalau Block Seat gratis, kan satu jam maskapai masih bisa jual. Itu jadi salah kalau nginap semalam Rp 1 juta jadi Rp 2,7 juta diklaim pakai dana APBD,” terang aktivis anti korupsi Kampak Babel ini.
