PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Babel, Yan Megawandi didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Babel, Darwis Sitorus, membuka secara resmi Sosialisasi dan Koordinasi Survey Penyusunan Disagregasi PMTB Tahun 2018 Provinsi Babel, di Ruang Pertemuan Lt.b 5, Hotel Cordola Pangkalpinang, Senin (26/3/2018).
Sekda Babel, Yan Megawandi juga berkesempatan menjadi Moderator Diskusi dalam Kegiatan yang digagas oleh BPS Babel itu, dan diikuti OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov), Kabupaten/Kota, Instasi Vertikal dan Swasta serta BPS Provinsi, Kabupaten/ Kota Se-Babel.
Sekda Babel Yan Megawandi mewakili Gubernur Babel Erzaldi Rosman dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan amanat pemerintah pusat dalam 10 prioritas nasional, di mana dalam prioritas 4 yaitu Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata dalam bentuk perbaikan iklim investasi, peningkatan daya saing serta menyelesaikan permasalahan yang ada.
Babel, dikatakannya saat ini, dalam konteks daya saing belum terlalu menggembirakan. Seperti data yang diterima dari hasil Survey dari Nasional universirty of singapore.
“Saya sering menyindir apa yg telah dilakukan Nasional universirty of singapore, yang setiap tahun berkunjung di Babel dan 34 Provinsi lainnya, mereka menyusun dengan metode sendiri, Survey di sektor birokrasi, privat sektor dan akademisi serta masyarakat, melihat bagaimana daya saing di 34 Provinsi di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan Saya sudah menyampaikan kepada Kementerian RI bahwa tidaklah pas untuk melakukan penelitian daya saing di 34 provinsi di Indonesia dilakukan oleh negara tetangga,” ujar Sekda.
Tetapi, ditambahkan Yan, daripada tidak ada data, gunakan data itu untuk kaca benggala, untuk mengevaluasi sesungguhnya apa yang telah dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan ikilm investasi serta usaha masing-masing daerah.
“Babel dalam data itu belum bertengger pada posisi yang kita inginkan, masih berkutat di atas angka 20,” tandasnya.
Untuk itu, Sekda melihat survey yang diselenggarakan oleh BPS ini, mencoba memotret hal-hal seperti itu.
“Dengan tersedianya data yang cukup bagus, variabel lengkap, data terverifikasi dengan baik sehingga dasar bagi kita, khususnya Pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan. Kami (Pemprov Babel) mendukung apa yang dilakukan BPS. Ini kerja yang maraton, Data sebagai salah satu variabel dalam mengambil kebijakan menghadapi masalah yang dihadapi, kalau tidak seperti itu yang bisa kita lakukan trial dan eror saja hal itu sudah dibuktikan,” ungkap Sekda.
Tentu saja kurun waktu 3 bulan, ditegaskan Sekda, harus menjaga betul metodologi, bagaimana memungut data-data dari masyarakat, sehingga benar-benar dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia, saya berani menjamin BPS Babel, karena sudah dicoba berbagai Aplikasi dan model yang sifatnya statistika.
”Diharapkan kegiatan berlangsung secara lancar dan berharap di tahun akan datang, BPS bisa melihat statistik tentang Pariwisata, sehingga melihat investasi infrastruktur anggaran, dan pengembangan Pariwisata dan daya saing ke depan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala BPS Babel, Darwis Sitorus, mengatakan, saat ini pemerintah mengupayakan pemenuhan asas keterpaduan keakuratan kemukthairan Data dalam kegiatan Stastistik baik statistik Data Sektoral maupun Khusus, dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan sistem rujukan informasi stastistik nasional pada umumnya.
Penyelenggaraan kegiatan stastistik, kata Darwis, perlu upaya Koordinasi dan kerjasama dan upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat stastistik. Sesuai dengan UU 16 tahun 97 tentang statistik dan Peraturan Pemerintah no 51 tahun 1959 tentang penyelenggaraan Statistik, maka BPS melaksanakan kegiatan statis Data Sektoral maupun Khusus.
“Peran penting BPS sebagai rujukan pedoman dalam pemerintahan, dan untuk memformulasikan kebijakan serta dikembangkan dalam merencanakan pembangunan baik nasional, sektoral maupun regional. Selain itu, juga sebagai Evaluasi, koreksi, dan perbaikan baik itu kebijakan rencana program termasuk anggaran yang dikeluarkan,” terangnya.
Pada tahun 2018, diuraikannya, BPS melaksanakan Survey Pembentukan Modal Tetap bruto (PMTB). Perekonomian suatu negara ditentukan 2 faktor Produksi yaitu Barang Modal dan Kendala Kerja.
Sejalan dengan prioritas Nasional tahun 2018, yaitu pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, pada program perbaikan Iklim Investasi dan pencipta lapangan kerja sangat dibutuhkan Data Investasi Fisik (PMTB) yang telah disagregasi menurut Insytritusi dan lapangan usaha.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah melalui Bappenas meminta BPS melaksanakan Survey Penyusunan Disagregasi PMTB. Dengan tersedianya Data PMTB, tentu akan membantu Pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam meningkiatkan iklim Investasi dan mempermudah Investor dalam beruasaha dalam membatu dunia usaha dalam menentukan arah kebijakan usahanya.
Survey ini, ditambahkan Darwis, hendaknya dilaksanakan di 34 provinsi meliputi 514 kab kota di seluruh Indonesia, dan Provinsi Babel yang meliputi kabupaten/kota, dengan 532 reponden dengan jadwal pelaksanaan bulan april –Juni 2018.
Dalam Diskusi ini, selain Kepala BPS Darwis Sitorus dengan Materi “Survey Penyusunan Sisagregasi PMTB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018”, juga menghadirkan Narasumber dari PT Timah, Robertus Bambang Susilo mengenai Operasional PT Timah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemprov Babel, Safitri dengan Materi “Perkembangan Investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, serta dimoderatori Sekda Babel, Yan Megawandi.
