Seputarbabel.com, Pangkalpinang – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengalami defisit anggaran 42 miliar, dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. Berbagai langkah pemotongan belanja pada tiap satuan kerja dilakukan, selain mencari sumber pendatapan. Dari sektor tambang, hanya dari retribusi penggantian cetak peta diprediksi akan menyumbang Rp 11 miliar.
Kepada seputarbabel.com Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Babel, Fery Afriyanto mengatakan ada beberapa retribusi dari satuan kerja (satker) harus punya capaian. Dinas Pertambangan dan Energi, dari sektor pertambangan hanya dari retribusi cetak peta akan menyumbang 11 miliar. “Tahun ini baru mulai, perda juga baru disahkan,” katanya.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi, Syamsuhardi kepada seputarbabel.com, membenarkan kalau mitra kerja komisinya akan akan menyumbang pendapatan dari retribusi. Selain dari pertambangan, Laboratorium Badan Lingkuhan Hidup Daerah (BLHD) diperkirakan menyumbang Rp 1 miliar. Sedangkan pendapatan dari pemakaian alat berat di Pekerjaan Umum hanya Rp 500 juta. “Yang PU memang kecil ya, tapi kalau sektor pertambangan 11 miliar saya yakin dengan Pak Fery (Bakuda) dia kan lama di pertambangan,” terang Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu.
Ditemui di ruangannya Fery sendiri mengaku beberapa retribusi tadi memang belum capai target, terhitung November. Akan tetapi untuk sektor Pajak Daerah sudah capai target, sehingga dipastikan capaian pendapatan akan diupayakan diatas target. Selain mengandalkan Pajak dan Retribusi pendapatan juga akan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAU). “Tidak hanya dari sektor tambang, LH dan PU dari Kesehatan juga ada seperti retribusi dari pendapatan Rumah Sakit,” tambahnya.
Memang berbagai sektor unggulan seperti Pariwisata belum bisa menyumbang bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena belum adanya aset milik Babel di sektor Pariwisata, yang dapat dikelolakan. Babel juga belum memiliki sumber kekayaan daerah yang bisa dikelola lewat peraturan daerah (perda), sehingga belum bisa menyumbang PAD. Akan tetapi pencapaian target pendapatan, ada disetiap SKPD Pemprov misalnya dari dinas tenaga kerja terkait izin warga negara asing.
Walau pun begitu menurutnya semua dinas dan badan di lingkungan Pemprov Babel harus dioptimalkan terus. Sehingga pencapaian target pendapatan sesuai dengan target, tidak hanya di mitra Komisi III saja. “Pencapai retribusi dan pajak daerah terus kita optimalkan, dari dinas dan badan, kita juga sedang membahas raperda retribusi jasa usaha yang tujuannya menarik pendapatan retribusi karena belum tergarap,” tambah Fery.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengatakan APBD 2018 disepakati sebesar Rp 2,9 Trilliun atau naik 200 Miliar dari APBD 2017. Defisitnya cukup tinggi, sekitar 424 miliar, sehingga eksekutif harus bekerja keras untuk menutup defisit anggaran itu. Tapi karena mereka yakin bisa menutupinya, maka angkat belanja daerah dapat disetujui dewan.
Dari beberapa catatan penulis, dalam pembahasan anggaran di Komisi I dan II sangat alot. Karena ada beberapa mata anggaran dikritisi dan dianggap tidak layak diajukan, sehingga rapat pembahasan sampai malam hari. Berbeda dengan Komisi III yang pembahasannya tidak terlalu banyak perdebatan, begitu pun pembahasan mitra komisi IV. “Namun solusi lain kita dewan juga memangkas anggaran ATK, perjalanan dinas dan honor serta perjalanan dinas yang muncul lagi di ajuan setiap kegiatan. Padahal setiap SKPD sudah mengajukan honor dan dana perjalanan dinas diluar tiap mata anggaran kegiatan,” papar Didit kepada wartawan.(riz)
