OLEH : ABIE VAVIE
Efisiensi Anggaran ibarat palu gadam bagi birokrat. Menghentak hingga ke ulu hati, membuat kepala mendadak migrant.
Bagaimana tidak, anggaran Pemerintah Daerah yang tadinya direncanakan untuk pembangunan tiba-tiba harus disesuaikan alias dipangkas.
Pemda dipaksa harus mengencangkan ikat pinggang. Dampaknya potensi pemotongan TPP (Tunjangan Pendapatan Penghasilan) untuk kesekian Kalinya. Birokrat dihadapkan dengan kondisi riil, tetap profesional melayani masyarakat dengan beban pikiran dan tanggungjawab besar.
Kondisi itu sungguh menakutkan. Sebab tanpa anggaran memadai, sulit rasanya menghasilkan pelayanan prima, korbannya adalah kepentingan masyarakat.
Namun ditengah kemelut anggaran daerah, ada secercah harapan bagi masyarakat Bangka Belitung, secara khusus barisan pelayan publik.
Harapan itu ada manakala salahsatu smelter rampasan dikelola Pemerintah Provinsi Babel. Selain mendapatkan suntikan dana juga terbuka lapangan kerja baru untuk masyarakat umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Naif rasanya ditengah harta karun, Pemprov Babel hanya sebatas menunggu bagi hasil tanpa bisa berbuat banyak.
Rakyat Babel sudah kewalahan, saatnya para elit berupaya sekeras mungkin untuk meyakinkan pemerintah pusat supaya hak pengelolaan minimal satu smelter diserahkan kepada Pemprov Babel.
Tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Sebab tanpa terobosan baru, sulit rasanya Babel keluar dari keterpurukan.
Lagi, catatan ini hanyalah sebatas pemikiran putra Daerah yang rindu akan kesejahteraan yang saban hari mendengar keluhan efisiensi lagi dan lagi.
