SEPUTARBABEL.COM, PANGKALANBARU, BANGKA TENGAH – Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaannya. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mempunyai posisi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Oleh karenanya, berbagai upaya terus dilakukan guna meningkatkan kualitas dokumen rencana yang dihasilkan, baik proses penyusunan maupun substansinya.
Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas tersebut, disusun dengan berangkat dari data dan informasi yang faktual, permasalahan yang ada serta isu strategis yang melingkupi berbagai dinamika yang berkembang.
Hal ini disampaikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman saat membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 di Hotel Novotel Bangka, Pangkalanbaru, Bangka Tengah, Kamis (5/4/2018) siang.
Dijelaskan Gubernur, berdasarkan data terakhir, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki capaian yang baik dalam sejumlah indikator utama, antara lain dari pasokan tenaga kerja yang tersedia sebanyak 699.017, sejumlah 672.618 orang telah mendapatkan pekerjaan.
Kemudian, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2017 sebesar 3,78 persen, turun 0,68 persen dibanding tingkat pengangguran terbuka pada februari 2017 yang sebesar 4,46 persen. Hal ini, kata Gubernur, diharapkan bisa menjadi sinyal positif membaiknya pasar tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
PDRB yang menjadi gambaran perekonomian di Bangka Belitung, dipaparkan Gubernur, menunjukkan ekonomi tumbuh sebesar 4,51 persen pada tahun 2017. Seluruh komponen pada PDRB menurut pengeluaran mengalami pertumbuhan positif dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen impor, ekspor dan pembentukan modal tetap bruto. Adapun distribusi tertinggi pada PDRB menurut lapangan usaha adalah dari industri pengolahan, pertanian dan perdagangan.
Sebagai salah satu indikator makro yang penting, laju inflasi tahunan Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2017 tercatat 3,13 persen, mengindikasikan bahwa sejumlah kebijakan dan program yang telah dilakukan cukup efektif dalam mengendalikan inflasi.
“Kemiskinan menurun secara signifikan dari 10,91 persen pada tahun 2006 menjadi 5,2 persen pada maret 2017. Meskipun dengan garis kemiskinan tertinggi di Sumatera bahkan di Indonesia, yaitu Rp.587.530, persentase penduduk miskin di Bangka Belitung merupakan yang terendah se-sumatera,” terang Gubernur.
Adapun tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan gini ratio merupakan ketimpangan yang paling rendah diantara provinsi se-indonesia dengan capaian 0,276.
Lebih lanjut Gubernur menjelaskan, Indeks demokrasi indonesia (IDI) Provinsi Bangka Belitung tahun 2016, berhasil masuk kelompok kategori “baik” dengan indeks 83, setelah tahun sebelumnya berada dalam kategori “sedang” dengan indeks 72,31.
Capaian ini menempatkan Provinsi Bangka Belitung berada pada peringkat ke-2 tertinggi di antara 34 provinsi se-Indonesia, dan menempati peringkat pertama diantara provinsi se-wilayah sumatera.
Di bidang pelayanan publik berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh ombudsman RI, kata Gubernur, diketahui bahwa pelayanan publik di wilayah Bangka Belitung masuk persepsi mal-administrasi paling rendah kedua setelah Provinsi Bali. Survei tersebut, menjelaskan kenyamanan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik pada bidang administrasi kependudukan, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang perizinan.
Indeks pembangunan manusia Provinsi Bangka Belitung mencapai 69,55; masih dibawah nasional yaitu 70,18. Sehingga perbaikan pada kualitas manusia dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi akan terus ditingkatkan.
Selanjutnya, jumlah isu strategis yang memiliki implikasi multidimensi telah diidentifikasi antara lain yaitu melambatnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya kemandirian pangan, belum optimalnya tingkat pendidikan masyarakat, mutu pelayanan kesehatan, kualitas infrastruktur dan konektivitas, rehabilitasi dan pengendalian lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana. Juga perlunya penguatan reformasi birokrasi, dan kesiapan pelaksanaan pilpres dan pemilu legislatif.
RKPD yang saat ini sedang disusun, diungkapkan Gubernur Erzaldi, merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2017-2022 yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 guna mewujudkan visi: “babel sejahtera, provinsi maju yang unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat berbasis teknologi”.
Selanjutnya, Gubernur menyampaikan, dengan mengacu pada rancangan kerja pemerintah (RKP), terdapat 5 Prioritas RKPD Provinsi Bangka Belitung tahun 2019 yang telah dirumuskan yaitu: 1) Pengembangan pembangunan –agropolitan; 2) Pengembangan pariwisata; 3) Peningkatan ekonomi masyarakat; 4) Pengembangan energi dan infrastruktur kewilayahan; 5) Pembangunaan demokrasi.
Sementara Kepala Bappenas RI, yang dalam hal ini diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Amalia Adininggar Widyastuti, dalam kesempatan itu menyampaikan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Prioritas Nasional dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2019.
Sesuai arah kebijakan dalam tahapan perencanaan pembangunan tahun kedua RPJMD RKPD tahun 2019 ini, mengangkat tema “mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan konektivitas”.
Gubernur Serahkan Tiga Penghargaan
Pada kesempatan itu, juga dilakukan penyerahan penghargaan oleh Gubernur Babel kepada 3 Kabupaten/Kota dengan Perencanaan Pembangunan Daerah terbaik.
Ketiga Kabupaten/kota yang mendapat penghargaan, adalah Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung Timur, yang secara beruntut mendapat peringkat terbaik I, II, III.
Pembukaan Musrenbang tersebut, selain dihadiri Gubernur Erzaldi Rosman, dan Wakil Gubernur Abdul Fatah, juga hadir Deputi 3 Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Kementerian Dalam Negeri, Restu Adi Daud, Staf Ahli Menteri Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian PPN, Amalia Adininggar Widyastuti, Bupati/Walikota se-Babel, Instansi Vertikal se-Babel, Kepala OPD Provinsi Babel, Kepala OPD Kabupaten/Kota se-Babel, BUMN, BUMD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, insan pers dan LSM
