BANGKA TENGAH – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Ezaldi Erzaldi menyatakan dukungannya terhadap percepatan dan memperbanyak tenaga kerja konstruksi yang besertifikat.
Hal itu disampaikan disampaikan Gubernur dalam arahannya pada Pembukaan Kick-off uji kompetensi/sertifikasi tenaga kerja kontruksi terampil yang bekerja pada proyek APBN Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah Tahap I Tahun 2018 di Halaman Kantor Satker PJN Wilayah I Babel, di Pangkalanbaru Bangka Tengah, Rabu (9/5/2018).
Menurut Gubernur, uji kompetensi/sertifikasi yang dilaksanakan ini, adalah tuntutan zaman now, dengan harapan agar mutu apa yang dikerjakan, semakin meningkat.
Kata Gubernur, sangat diperlukan bagi pekerja yang mengerjakan suatu produk mendapat sertifikat. Ini suatu langkah yang sangat luar biasa dari pemerintahan khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk menciptakan produk yang aman bagi penggunanya sesuai dengan aturan.
“Saya sangat mendorong dan mendukung hal ini. Kalau perlu secepat dan sebanyak-banyaknya pekerja konstruksi ini yang disertifikasi, termasuk di level SMK. Kami di level SMK di Babel tahun ini, mentarget seluruh SMK sudah harus melakukan kerjasama dengan lembaga sertifikasi Indonesia. Jadi, setelah atau sebelum tamat SMK, masing-masing murid sudah ditargetkan untuk mendapat sertifikat,” ungkap Gubernur.
Jadi, dicontohkan Gubernur, kalau dia ahli bata dan batu, maka dia mendapatkan sertifikat ahli bata dan batu. Kalau ahli kayu, maka dia mendapat sertifikat ahli kayu.
Kepada perusahaan yang mempekerjakan pekerjanya, kata Gubernur, harus ada sertifikatnya. Kalau tidak ada sertifikat maka ia tidak bisa bekerja. “Tolong perusahaan-perusahaan untuk mensertifikasi pekerjanya. Jangan membebankan diri bagi pekerjanya. Pekerjanya yang sudah memiliki pengalaman dan sudah bekerja lebih dari 5 tahun kewajiban untuk sertifikasi ada di perusahaan. Namun, bagi pekerjanya yang belum 5 tahun, maka pekerjanya harus punya sertifikasi sendiri,” ujar Gubernur.
Kepada pekerja, kata Gubernur, tidak ada alasan untuk tidak tamat sekolah, baik SD, SMP atau SMA/SMK. Selama Ia memiliki keahlian dan lulus dalam tes untuk mendapatkan sertifikasi, maka tenaga kerja itu berhak mendapatkan sertifikat.
“Kita tidak ingin infrastruktur dibangun oleh orang yang tidak ahlinya. Karena infrastruktur yang dibangun oleh yang tidak ahlinya, akan menyebabkan produk itu tidak aman, tidak baik,” tegas Gubernur.
Dengan adanya sertifikat, ditambahkan Gubernur, para pekerja boleh memasang harga lain dengan yang lain. Hanya saja ada tingkatannya. “Sertifikat ini, adalah nilai tambah bagi pekerja. Sertifikasi pekerja bukan untuk mempersulit pekerja, namun sebaliknya, dalam upaya menjamin keberadaan dan pengahasilan pekerja itu sendiri,” tandasnya.
Gubernur Erzaldi juga berharap kehadiran Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin betul-betul mensupport dan memotivasi serta memberikan bantuan kepada Babel.
Sementara Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin mengemukakan, kondisi saat ini, pekerja konstruksi di Indonesia banyak yang belum bersertifikasi dibandingkan dengan tenaga kerja yang ada.
Berdasarkan data BPS, hingga akhir tahun 2017, tenaga kerja kontruksi di Indonesia mencapai kurang lebih 8,1 juta orang. Dari jumlah itu baru 700 ribu orang yang bersertifikat, itu pun sudah memaksimalkan provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, kontruksi bersama-sama pemerintah pusat. “Jadi, kita yang hadir hari ini adalah bagian dai 8,1 juta tenaga konstruksi itu,” ujar Dirjen.
Oleh karena itu, percepatan sertifikasi memang sangat dibutuhkan. “Maka dari itu, pada hari ini kita melanjutkan lagi satu kegiatan kick-off sertifikasi tenaga kerja kontruksi di Babel. Kita berharap dari 300 pekerja ini, menjadi bagian dari upaya kita agar 8,1 juta tenaga konstruksi semua bersertifkat. Sampai dengan akhir tahun 2019, kita berharap yang bersertifikat bisa mencapai 3 juta tenaga kerja,” ungkapnya.
Dirjen menjelaskan, kompetisi dalam hal pekerja pasti terjadi. Untuk seluruh dunia, tenaga kerja konstruksi sebanyak 170 juta. Dari jumlah itu, kata Dirjen, 70 persen berada di Negara berkembang salah satunya adalah Indonesia. Untuk Negara maju saat ini, sudah tidak banyak lagi melakukan pembangunan. Justru Negara berkembanglah yang terus melakukan pembangunan, utamanya pembangunan konstruksi.
Untuk itu, Dirjen meminta kepada LPJK untuk memudahkan didalam sertifikasi tenaga kerja kontruksi ini. Harus jelas berapa lama, berapa biayanya. “Bahkan kami sudah mengeluarkan surat kepada LPJK, agar biaya sertifikasi diturunkan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan sertifikat dengan biaya yang lebih murah dan waktu yang lebih jelas,” imbuhnya.
Pada kesempatan sama, Kepala Balai Kontruksi Wilayah II Palembang, Wagino mengatakan, maksud dan tujuan kick-off uji sertifikasi ini adalah upaya percepatan kompetensi untuk menunjang kualitas pekerja konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR.
Selain itu, mempersiapkan konstruksi yang handal, kompetensi dan bersertifikasi mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
“Jumlah peserta yang mendapatkan sertifikasi kali ini sebanyak 300 orang, terdiri dari 130 orang dari balai besar pelaksana 5, sebanyak 18 orang dari Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya, 46 orang dari BBWS sumatera 8, dan 60 orang dari APBD Kabupaten Bangka Tengah, 5 orang dari Bangka Selatan, dan 22 dari APBD Dinas PUPR Babel,” urainya.
