Seputarbabel.com, Pangkalpinang – Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), tahun anggaran 2025, digelar Jumat (27/3/2026) pagi. DPRD Babel selanjutnya akan akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengkaji lebih rinci dan mendalam. Sehingga rekomendasi DPRD nantinya mampu mendorong kinerja pemerintah lebih maksimal dan berkelanjutan untuk masyarakat.
Sidang Paripurna Penyampaian LKPJ 2025 Gubernur Babel, dipimpin Wakil Ketua, Eddy Iskandar didampingi Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta dan Gubernur Babel. Usai sambutan, Hidayat Arsani simbolis menyerahkan LKPJ 2025 Gubernur Babel kepada pimpinan DRPD Babel, diwaliki Edi Nasapta didampingi Didit dan Eddy.
Pimpinan sidang menyampaikan agenda hari ini adalah bagia dari amanat peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dimana, LKPJ wajib disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Pimpinan Sidang Eddy Iskandar, menyampaikan LKPJ merupakan dokumen krusial yang menjadi tolak ukur evaluasi kinerja pemerintah daerah. Pembahasan LKPJ tidak boleh dilakukan secara normatif, melainkan harus mendalam dan menyeluruh agar melahirkan rekomendasi yang akan berkualitas. Ia sepakat jika sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam proses pembahasan sangat diperlukan.
Eddy menjelaskan usai penyampaian LKPJ Gubernur, sesuai mekanisme DPRD akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk pembahasan lebih mendalam. Hasilnya nanti akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi DPRD sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan. Dimulainya pembahasan LKPJ 2025 ini, DPRD diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan sekaligus mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah agar pembangunan lebih optimal dan berkelanjutan.
Gubernur Babel, Hidayat Arsani dalam sambutan menyampaikan, LKPJ 2025 Gubernur Babel, bukan sekedar laporan, tetapi bukti kerja nyata berbagai program pembangunan. Laporan ini memuat capaian kinerja Pemprov Babel, tahun anggaran 2025 mulai dari pembangunan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pelayanan publik. “Kami ingin memamstikan masyarakat Bangka Belitung benar – benar merasakan hasil pembangunan,” ungkapnya.
Sejumlah capaian dari mulai tata kelola pemerintahan, sektor kesehatan, sosial dan ekonomi dipastikan Hidayat mengalami peningkatan dengan berbagai program Babel Berdaya. Tidak hanya soal
Babel mencatat prestasi dari KPK, dari sisi tata kelola pemerintahan karena meraih predikat terbaik setelah Jakarta, dalam pencegahan korupsi. Capaian reformasi birokrasi dengan skor tinggi yakni 84,37 dan sisi pelayanan publik juga diakui pemerintah pusat. Penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terbaik dari Kementerian Dalam Negeri menegaskan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Tahun pertama Hidayat memimpin, Babel sukses menembus tiga besar nasional Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025, sekaligus menjadi salah satu provinsi yang telah membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh kabupaten/kota. Belum lagi predikat Provinsi Layak Anak dan apresiasi pertumbuhan ekonomi nonpertambangan. Itu semua menjadi bukti pembangunan semakin inklusif dan berkelanjutan dengan Babel Berdaya. “11 bulan apa yang saya kerjakan mohon diterima dengan baik, kalau ada kekurang saya mohon maaf,” ungkap Gubernur.
Ia pun memastikan kinerja serta capaian 11 bulan tersebut tidak akan berjalan jika tidak ada kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. Jika kolaborasi menghadirkan solusi dan menjawab tantangan pembangunan. “Capaian ini adalah hasil kerja bersama. Sinergi antara pemerintah, DPRD dan seluruh masyarakat menjadi kunci utama,” tambah Dayat.
