Seputarbabel.com, Pangkalpinang – Kasat Pol PP Kota Pangkalpinang, Efran dinilai sudah berulang kali membuat kegaduhan. Bahkan terindikasi melakukan beberapa tindakan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Bahkan kemarin (19/12/2025) malam pukul 22.00 WIB, istrinya membuat ratusan massa ke Mapolresta Pangkalpinang. Sehingga wajar jika Walikota Pangkalpinang, Saparudin mengganti jabatan tersebut ke yang lebih layak.
Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Novri Dharma Putra menyampaikan ini secara terbuka.
“Secara tegas mendesak Wali Kota Pangkalpinang menonaktifkan sementara Efran dari jabatannya sebagai Kasat Pol PP. Mengganti pejabat eselon II memang tidak serta merta dilakukan, karena ada prosesnya. Tapi menonaktifkan sangat mungkin dilakukan kepala daerah,” paparnya dihubungi tadi malam.
Desakan ini muncul setelah rentetan polemik terus berulang dan kian memperburuk citra penegakan ketertiban di Kota Pangkalpinang. “Lah banyak igak polemik e bang. Mulai dari dugaan pembiaran tambang timah ilegal, isu aliran dana Parit Enam, sampai kejadian terbaru yang menyeret keluarga pejabat ke ruang publik dan aparat penegak hukum ini tidak bisa dianggap sepele,” sambung Novri melalui pesan whatsapp.
Novri menilai, jabatan strategis seperti Kasat Pol PP seharusnya menjadi contoh ketegasan, etika dan keteladanan. Namun ditangan Efran, justru sebaliknya. Berbagai isu menyeret nama pejabat nomor satu aparatur penegak perda di Kota Pangkalpinang ini. “Non aktifkan lah, dinilai telah menimbulkan kegaduhan publik dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak perda,” pinta mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Pertiba yang sedang fokus ke organisasi ini.
Ia menambahkan, meski konflik semalam di ruang maya yang menyebabkan kegaduhan di ruang nyata dilakukan istri kedua Efran. Namun dampaknya tidak bisa dipisahkan dari jabatan melekat, apalagi Efran pun hadir di Mapolresta saat mediasi semalam.
“Kalau sudah berulang kali membuat gaduh dan mencoreng institusi, maka solusi paling rasional adalah nonaktif sementara. Baru nanti proses lelang dilakukan untuk mengganti jabatan itu,” tambah Novri.
Keributan berujung pada pengerahan aparat keamanan, menur mencerminkan kegagalan menjaga etika dan wibawa pejabat publik. SAPMA Pemuda Pancasila Babel meminta Walikota Pangkalpinang tidak menutup mata dan segera mengambil langkah tegas.
“Ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal menjaga marwah pemerintah daerah dan ketertiban umum. Pembiaran hanya akan memperpanjang polemik dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” sambung Novri.
