Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik Khususnya Pajak Daerah

Seputarbabel.com – Reformasi birokrasi merupakan langkah fundamental dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Salah satu sektor yang paling strategis dalam mewujudkan hal tersebut adalah pelayanan publik di bidang pajak daerah. Pajak daerah menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menopang pembangunan serta penyediaan layanan publik. Oleh karena itu, pembenahan birokrasi pajak bukan hanya soal administrasi fiskal, melainkan juga cerminan dari tanggung jawab moral pemerintah terhadap masyarakat.
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), reformasi birokrasi di bidang perpajakan daerah menjadi semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan di berbagai sektor. Sebagai wilayah kepulauan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup dinamis, Babel menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas penerimaan daerah di tengah fluktuasi sektor pertambangan dan pariwisata. Ketergantungan terhadap sektor timah membuat pendapatan daerah kerap tidak stabil, sehingga optimalisasi pajak daerah harus menjadi prioritas untuk menopang keuangan daerah yang berkelanjutan.
Salah satu bentuk nyata reformasi birokrasi di bidang pajak di Bangka Belitung adalah transformasi digital dalam sistem pelayanan. Melalui penerapan e-Pajak, Samsat Digital, serta layanan daring dari Badan Keuangan Daerah (Bakuda), pemerintah daerah berupaya memangkas proses administrasi yang berbelit dan memperkuat transparansi. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat kini dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, restoran, maupun retribusi daerah secara mudah tanpa harus antre panjang di kantor pelayanan.
Namun demikian, reformasi birokrasi di sektor pajak tidak semata berkaitan dengan teknologi. Tantangan terbesar terletak pada perubahan budaya kerja aparatur. Mentalitas pelayanan yang masih birokratis dan berorientasi pada kepatuhan prosedur perlu bergeser menjadi orientasi pada hasil dan kepuasan masyarakat. ASN di lingkungan pajak daerah dituntut untuk lebih proaktif, komunikatif, dan adaptif terhadap kebutuhan wajib pajak. Pendekatan yang humanis dalam pelayanan menjadi kunci agar masyarakat merasa dilayani, bukan diperintah.
Bangka Belitung juga menghadapi tantangan dalam hal kesadaran pajak masyarakat. Tingkat kepatuhan pajak di beberapa kabupaten/kota masih fluktuatif akibat minimnya sosialisasi dan rendahnya literasi fiskal masyarakat. Dalam konteks reformasi birokrasi, hal ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam membangun budaya taat pajak. Kampanye edukatif yang berkelanjutan melalui media sosial, sekolah, dan kegiatan masyarakat dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan partisipasi publik dalam membayar pajak.
Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan dan integritas aparatur di bidang pajak. Reformasi birokrasi yang sejati tidak hanya menekankan efisiensi, tetapi juga kejujuran dan akuntabilitas. Pelaksanaan audit internal yang transparan, sistem reward and punishment yang adil, serta pemanfaatan data berbasis teknologi menjadi instrumen penting dalam mencegah kebocoran pajak daerah.