Seputarbabel.com – Pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, dan transparan. Agar tujuan tersebut tercapai, pengelolaan keuangan publik harus berpijak pada tiga landasan penting, yakni konseptual, etis, dan praktis.
Ketiganya saling melengkapi dalam membangun sistem keuangan daerah yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga berkeadilan secara sosial.
Secara konseptual, pengelolaan keuangan publik daerah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip ini mencakup akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.
Dalam konteks Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, prinsip-prinsip tersebut menjadi penting mengingat karakteristik wilayahnya yang berbentuk kepulauan dan memiliki disparitas pembangunan antarwilayah. Pengelolaan keuangan yang berbasis konsep pemerataan dan keberlanjutan diperlukan agar daerah-daerah terpencil seperti Selat Nasik, Lepar, atau Pongok tidak tertinggal dari pusat pertumbuhan ekonomi seperti Pangkalpinang dan Tanjungpandan.
Selanjutnya, dari sisi etis, keuangan publik daerah harus dikelola dengan menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab moral. Uang daerah bukanlah milik individu atau lembaga, melainkan amanah publik yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Dalam konteks etika pemerintahan, setiap pejabat publik di Bangka Belitung dituntut untuk memiliki kesadaran moral bahwa setiap keputusan anggaran memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Fenomena penyimpangan anggaran atau inefisiensi belanja publik yang terkadang masih ditemukan di beberapa daerah menjadi peringatan bahwa aspek etika harus terus diperkuat melalui pengawasan internal dan pembinaan ASN yang berintegritas.
Sementara itu, landasan praktis mencakup penerapan sistem, prosedur, dan mekanisme yang mendukung pengelolaan keuangan yang profesional.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap tahap pengelolaan—mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan—berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di Bangka Belitung, penerapan sistem e-Planning dan e-Budgeting menjadi langkah maju dalam memperkuat transparansi dan efisiensi anggaran. Dengan sistem digital ini, publik dapat mengakses informasi mengenai program pembangunan dan realisasi anggaran secara terbuka, sehingga potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalkan.
Namun, dalam implementasinya, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi. Kapasitas aparatur di tingkat kabupaten dan kota belum merata, terutama dalam mengoperasikan sistem keuangan berbasis teknologi. Selain itu, koordinasi antarlembaga keuangan daerah masih perlu diperkuat agar proses perencanaan dan pelaksanaan program berjalan sinkron. Tantangan lainnya adalah memastikan agar belanja daerah tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
