PANGKALPINANG,Seputarbabel.com – Walikota Pangkalpinang, Muhammad Irwansyah dijadwalkan akan mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang akan digelar Rabu (26/4/2017) hari ini di Jakarta.
Sebagai perwakilan dari Kota Pangkalpinang, Walikota sudah menyiapkan sejumlah usulan pada agenda rutin tahunan tersebut yang rencana akan dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo.
“Masalah pokok utama yang akan Walikota sampaikan adalah masalah banjir, karena sampai saat ini Pangkalpinang masih dilanda banjir meski hanya berlangsung beberapa jam saja,” ungkap Walikota Selasa (25/4/2017).
Ia menyebutkan, persoalan banjir yang akan disampaikan mulai dari normalisasi yang sudah dilakukan hingga rencana normalisasi yang akan dilaksanakan pada APBD Perubahan 2017 mendatang. Disamping itu, dirinya juga akan menyampaikan terkait batasan kewenangan Pangkalpinang dalam mengatasi banjir termasuk bantuan pemerintah pusat dalam penanganan banjir yang sebelumnya sempat dibatalkan terkait normalisasi kolong retensi Kacang Pedang.
“Bagaimana pun ini adalah tanggungjawab saya selaku walikota, dan saya akan terus berupaya meminta kepada pemerintah pusat untuk membantu dalam penanggulangan banjir di Pangkalpinang ini terutama terhadap rencana normalisasi yang akan dilaksanakan,” katanya.
Menurut Walikota , saat ini normalisasi merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi banjir di Kota Pangkalpinang. Sehingga hal itu pun akan diperjuangkanya pada Musrenbangnas tahun ini.
“Seperti yang sudah disampaikan pakar di UBB, normalisasi adalah jalan yang tercepat dalam menyelesaikan persoalan banjir di Pangkalpinang. Makanya tim UBB akan membuat kajian DED untuk normalisasi dan pembenahan seluruh drainase perkotaan yang ada di Pangkalpinang. Jadi fokus kami jelas, disisa masa bakti kami, kami akan fokus pada permasalahan banjir,” tegas Irwansyah yang akrab disapa Wawan ini.
Lebih lanjut dia menambahkan, penyampaian persoalan banjir di Musrenbangnas ini semata-mata dilakukan hanya untuk mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah pusat. Karena ia menyadari anggaran yang dimiliki Pemkot Pangkalpinang tidak akan cukup untuk menanggulangi banjir.
“Penanganan banjir ini butuh anggaran besar, kalau hanya mengandalkan APBD kita, itu nggak akan cukup, makanya kita butuh bantuan pemerintah pusat. Mudah-mudahan masalah yang kita sampaikan ini didengar oleh pemerintah pusat dan akan direalisasikan pada 2018 mendatang,” pungkasnya.(humas/4wd)
