Seputarbabel.com, Pangkalpinang – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang 2025 – 2029, terus dikaji dan dibahas pemerintah bersama pihak terkait. Panitia khusus (pansus) IV DPRD Kota, ingin dokumen target pembangunan Pangkalpinang 5 tahun kedepan ini, lebih terukur dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
Ini tergambar dalam rapat pembahasan rancangan peraturan daerah RPJMD 2025, dua minggu terakhir. Makanya, guna memastikan pasokan listrik Pansus menghadirkan pihak PT PLN, Kamis (26/2/2026) dalam rapat pembahasan di ruang Pansus DPRD Kota.
“RPJMD 2025–2029 kita harapkan jadi arah pembangunan yang realistis dan mampu memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kota Pangkalpinang. Selain data dari BPS, pasokan listrik 5 tahun mendatang kita juga harus dapat gambaran pasti,” papar Ketua Pansus IV DPRD Kota, Mohammad Belia Murantika, Kamis malam.
Pansus IV DPRD Kota dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Pangkalpinang akan terus matangkan dokumen RPJMD. Agar melahirkan target pembangunan Pangkalpinang optimis, terukur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Pada rapat tadi, kami sudah koordinasi dengan PLN. Bahwa seiring dengan RPJMD Pangkalpinang, PLN memastikan pasokan listrik tercukupi. Peningkatan jumlah konsumen pada 2020 ke 2024 dari 165.506 jadi 196.230 bisa jadi acuan kebutuhan listrik. PLN, 2 tahun kedepan punya rencana membangun 2 PLTS ini juga akan menjaga pasokan listrik Pangkalpinang,” ungkap Belia.
Assistant Manager Perencanaan UP3 Bangka, M Gerry Isra, menjelaskan daya mampu mereka 241,05 MW dengan beban puncak 225,01 MW. “Cadangan 116,04 mega watt, dengan status normal. Dengan ini bisa disimpulkan pasokan listrik untuk pulau Bangka khususnya Pangkalpinang dipastikan terpenuhi dan tercukupi,” jelasnya.
Hadir selain Kepala Bapperida Pangkalpinang, Yan Rizana, diantaranya Kepala BPS Pangkalpinang, Dewi Safitri, Kepala DKP Pangkapinang, David Oktaviandi dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, B Soeharto. “Pansus berharap kita menghasilkan dokumen RPJMD yang tidak hanya normatif, tetapi benar-benar implementatif dan menjawab kebutuhan masyarakat,” tambah Belia.
