SEPUTARBABEL.COM, JAKARTA – Memasuki awal tahun 2026, pimpinan Komisi VII DPR RI menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan keamanan wisatawan di seluruh destinasi wisata Indonesia.
Penegasan ini muncul sebagai respons atas maraknya kecelakaan wisata yang terjadi sepanjang tahun 2025 dan menelan korban jiwa.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Dr Evita Nursanty MSc menilai bahwa faktor keselamatan dan keamanan atau safety and security belum menjadi prioritas utama dalam tata kelola pariwisata nasional.
Padahal, menurutnya, aspek tersebut seharusnya menjadi fondasi dalam pengembangan destinasi wisata.
“Pariwisata Indonesia tidak bisa hanya berfokus pada aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Faktor keselamatan dan keamanan harus ditempatkan sebagai pilar utama agar pariwisata kita tumbuh secara aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan,” ujar Evita di Jakarta, Senin, 5 Januari 2026.
Sepanjang 2025, sejumlah insiden tragis menimpa wisatawan di berbagai daerah. Di antaranya tenggelamnya kapal wisata phinisi di Selat Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, yang menyebabkan empat wisatawan asal Spanyol meninggal dunia.
Insiden lain terjadi di Bali, ketika seorang wisatawan asal Australia meninggal saat melakukan aktivitas scuba diving di Tulamben.
Kecelakaan juga menimpa wisatawan asal Brasil saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang meninggal setelah terjatuh ke jurang.
Selain itu, peristiwa tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada Juli 2025 menewaskan 17 orang dan menyebabkan puluhan lainnya hilang.
Kasus serupa juga terjadi di kawasan Pantai Pangandaran dan Pantai Karanghawu, Sukabumi, Jawa Barat.
Evita menekankan bahwa upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal, dan belanja wisata tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan.
Terlebih, Indonesia memiliki karakteristik geografis yang rentan risiko, seperti garis pantai yang sangat panjang serta berada di jalur cincin api dengan ratusan gunung berapi aktif.
“Berulangnya kecelakaan menunjukkan ada masalah serius dalam sistem. Kehilangan satu nyawa saja sudah merupakan kegagalan. Ini tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia pun mendorong Kementerian Pariwisata RI untuk mengambil langkah konkret dengan melakukan reformasi total keselamatan dan keamanan pariwisata.
Reformasi tersebut, kata Evita, harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Basarnas, Kepolisian, BNPB, Kementerian Perhubungan, BMKG, TNI, pemerintah daerah, hingga asosiasi pariwisata.
Langkah yang diusulkan antara lain penyusunan standar nasional keselamatan wisata, sertifikasi wajib bagi operator, sistem peringatan dini, serta mekanisme koordinasi yang jelas saat terjadi keadaan darurat.
Bahkan, Evita membuka kemungkinan pembentukan unit atau desk khusus yang berfungsi sebagai koordinator pengawasan keselamatan di destinasi wisata.
“Semua lembaga sebenarnya sudah ada. Yang menjadi persoalan adalah siapa yang memimpin koordinasi dan memastikan pelaksanaan standar keselamatan di lapangan dari hari ke hari. Ini yang perlu dibenahi,” ujarnya.
Selain dari sisi pemerintah dan operator, Evita juga mengajak wisatawan untuk lebih peduli terhadap keselamatan diri.
Ia mendorong wisatawan agar berani bersikap kritis dan memastikan prosedur keselamatan diterapkan dengan baik sebelum mengikuti aktivitas wisata.
“Wisatawan harus berani bertanya dan meminta jaminan keselamatan. Jika merasa ragu, sebaiknya tidak memaksakan diri,” katanya. (*/SeputarBabel.com)
