Bangka,Seputarbabel.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bangka dengan tegas menolak rencana rasionalisasi anggaran yang berpotensi mengurangi tenaga honorer dan memangkas tunjangan penghasilan pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bangka. Sikap ini disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Jumadi, setelah menghadiri sidang rapat paripurna di Gedung DPRD Bangka, Sabtu (7/9/2024).
“Kami menilai rasionalisasi anggaran ini akan berdampak pada kesejahteraan ASN dan tenaga honorer, serta akan mempengaruhi kinerja mereka. Selain itu, dampaknya juga akan terasa pada perekonomian secara umum di Kabupaten Bangka,” tegas Jumadi.
Jumadi mengkritik Pemkab Bangka yang dinilai tidak maksimal dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, data yang dimiliki Fraksi PDI Perjuangan menunjukkan bahwa hingga semester kedua, realisasi PAD baru mencapai 30 persen. Ia menuding PJ Bupati, Tim TAPD, dan OPD teknis tidak serius dalam meningkatkan PAD Pemkab Bangka tahun 2024.
“Kami meminta PJ Bupati untuk mengevaluasi kinerja OPD teknis terkait dan menyampaikan laporan mingguan kepada DPRD agar terlihat progres realisasi PAD. Dengan demikian, bisa diidentifikasi kelemahan SDM, potensi PAD, dan kendala di lapangan,” ujar Jumadi.
Selain itu, Jumadi juga menyoroti ketidakcocokan data jumlah tenaga non-ASN antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka. Ia mendesak agar PJ Bupati menyediakan data yang valid dan konkret terkait jumlah tenaga non-ASN hingga akhir September.
“Fraksi PDI Perjuangan menolak rasionalisasi pemotongan gaji tenaga honorer dan TPP ASN. Kami meminta validasi data terkait jumlah non-ASN untuk diselesaikan hingga akhir September,” tutup Jumadi.
Dengan adanya penolakan ini, Fraksi PDI Perjuangan berharap Pemkab Bangka dapat lebih serius dalam mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan meningkatkan kesejahteraan ASN dan tenaga honorer di Kabupaten Bangka.
(Ibnu-Eranews
