PANGKALPINANG – Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah membuka secara resmi Coaching Clinic Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP dan Presentasi Dukungan Renstra oleh Perwakilan dari Kementerian Aparatur Negara terhadap Perangkat Daerah dalam Pencapaian Visi Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Bangka Belitung, Rabu (25/04/2018) pagi tersebut, turut dihadiri sejumlah Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Babel, Perwakilan KemenPAN & RB, serta instansi terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Abdul Fatah mengatakan, saat ini laporan akuntabilitas sistem kinerja memang menjadi perhatian pemerintah, khususnya pusat. Untuk itu, Koordinasi yang intensif harus terus dilakukan, karena kekuatan birokrasi dan hasil dari birokrasi selalu menjadi tolok ukur pemerintah baik daerah ataupun pusat.
“Saat ini, upaya terus meningkatkan sekaligus mempertahankan hasil kinerja pemerintah menjadi perhatian intensif baik daerah atau secara nasional. Secara penilaian, saat ini kita mendapat poin B, hasil dari uji dan juga evaluasi di pemerintah yaitu Kemen PAN & RB. Oleh karena itu, kita harus lebih serius agar bisa mendorong dan mendongkrak nilainya kearah lebih baik, dan menaikan nilainya ke A seperti keinginan kita sebagai penyelenggara pemerintah,” ujar Wagub.
Berkaitan dengan evaluasi, ditambahkan Wagub, harus tahu sistem dan bagaimana penggunaannya. “Sekarang seperti standar SAKIP kita juga harus mampu mengoptimalkan data. Kita ingin mulai dari sekarang bisa mengatur teknis dalam menyusun SAKIP yang sudah kita mulai,” ungkap Wagub.
Pada kesempatan sama, Qomaruddin Perwakilan KemenPAN & RB menekankan Efisiensi Birokrasi dan Money Follow Program, kemudian e – Government terus dilakukan, Stop segala pemborosan anggaran untuk bisa lebih fokus pada kinerja dan hasil.
“Banyaknya anggaran yang tidak penting agar diprioritaskan program yang penting saja, dan efisienlah dalam penggunaan anggaran, karena tujuan dan sasaran reformasi birokrasi pemerintahan saat ini kita harus bersih, dan kita tidak mau menjadi opini terus menerus sebagai negara yang memiliki korupsi tinggi dimata dunia,” ungkap Qomaruddin.
Untuk memberikan hasil nyata dan ekonomis, ditegaskannya, harus ada sifat preventif. “Kita ini pemerintah, dan pemerintah itu juru mudi dari suatu kapal, bukan juru dayung yang orientasinya adalah hasil. Soal aturan ada kalanya memang harus ada yang disituasikan sebagai terobosan, tetapi ini bukan untuk dilanggar atau menyalahi aturan yang berlaku,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, juga dilakukan penandatanganan tanda dukungan kepada Kegiatan SAKIP.
